Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022, Selasa (8/2/2022).
Dilansir dari laman website Kemendagri, kegiatan itu bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Senin, 7 Februari 2022.
Paparan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Bangda, Sugeng Hariyono saat membuka acara Pra-Rakortekrenbang Tahun 2022 secara virtual yang berlangsung di Hotel Sotis Kemang, Senin, 7 Februari 2022.
Kegiatan tersebut menurutnya merupakan bagian dari rangkaian persiapan Rakortekrenbang Tahun 2022.
Sugeng menegaskan, Rakortekrenbang memiliki tujuan strategis untuk menyelaraskan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan untuk mencapai target pembangunan nasional.
Sugeng selanjutnya membeberkan bahwa sejumlah rangkaian pembahasan selama Rakortekrenbang 2022 berlangsung.
Pembahasan itu seperti melakukan konfirmasi terkait kesiapan lokasi dan target prioritas nasional.
Selain itu, kegiatan tersebut juga akan mengidentifikasi dukungan pusat dan daerah terhadap program prioritas nasional.
Dengan demikian, diharapkan nantinya target pembangunan nasional dapat tercapai pada 2023.
Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda, Nyoto Suwignyo menambahkan, secara teknis Rakortekrenbang 2022 diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.
“Kesepakatan dimaksud nantinya akan menjadi bahan masukan bagi pusat dan daerah dalam menyempurnakan rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” ujar Nyoto.
Rakortekrenbang 2022 rencananya akan digelar secara hybrid pada tanggal 21 Februari hingga 8 Maret 2022 di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta.
Kegiatan ini akan diikuti oleh 34 provinsi dan seluruh kementerian/lembaga. Nantinya, masing-masing provinsi akan melakukan pembahasan pada 36 desk urusan dan desk kewilayahan.
Di lain sisi, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pra-Rakortekrenbang tersebut, baik kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda) akan mulai mengisi sistem e-Rakortekrenbang.
Sebagai informasi, gelaran Pra- Rakortekrenbang dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Sumedi Andono serta Direktur Regional I Uke Mohammad dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Keduanya memberikan beberapa arahan kepada para peserta terkait penajaman sinkronisasi pencapaian target pembangunan nasional.
Hingga akhir acara, Pra-Rakortekrenbang tersebut dihadiri oleh 910 peserta yang bergabung secara online. Mereka terdiri dari perangkat kerja Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Pemda. (*)