Jakarta – Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menanggapi penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh pemerintah baru-baru ini, Kamis (12/1/2023).
Ia menilai bahwa sebuah Perppu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi darurat. Menurutnya, kondisi yang dikatakan ‘darurat’ merupakan hal yang subjektif di pandangan pemerintah.
Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI ingin mengetahui alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja tersebut.
“Ya, tentu kan kondisi darurat kan subjektif yang dilihat oleh pemerintah. Nah ini yang tentu ingin kita dengar secara langsung dari pemerintah. Karena ini subjektif pemerintah, kita ingin mendengarkan langsung apa catatan dari pemerintah dalam (hal ini dengan) Menaker terkait dengan mengapa Perppu ini dihasilkan,” jelas Melki. Selasa (10/1/2023).
Selain itu, ia menanggapi alasan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja yang diharapkan untuk memenuhi kekosongan hukum.
Karena itu, ia berharap pertemuan dengan Menaker tersebut akan menjadi forum untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses penerbitan maupun substansi dari Perppu tersebut.
“Menurut saya begini, kita lihat bahwa pemerintah punya niat baik untuk Perppu ini sebagai bantalan hukum ketika ada kekosongan hukum yang terjadi. Nantinya melalui pembicaraan kami nanti hari Kamis dengan Ibu Menaker, kami akan membahas soal ini baik dari segi proses maupun soal substansi,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
