Pamekasan – Menanggapi pemberitaan Madurapers “Fiskal Kabupaten Pamekasan Diproyeksikan Belum Mandiri”, Sabtu (5/6/2021), Ali Muhdi, dosen Fakultas Adab dan Humaniora UINSA, membenarkan dan memberikan masukan ke kalangan terkait kebijakan agar PAD Pamekasan dan daerah lain di Madura meningkat.
Menurut Ali Muhdi, kandidat doktor Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga, “sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 2001, ternyata itu menguji kreatifitas kepala daerah untuk berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ada daerah yang berhasil, ada daerah yang jalan di tempat, dan ada juga yang justru PAD-nya menurun”, Minggu (6/6/2021).
“Alhasil, desentralisasi fiskal Pamekasan jalan di tempat. Kenapa jalan ditempat? Jawaban itu yang harus terjawab. Minus potensi lokal (UMKM, dan lain-lain) yang bisa dieksplor atau justru minus kebijakan yang pro-poor, ataukah karena kepentingan politik (kapitalisasi dukungan) justru menenggelamkan inisiasi kapitalisasi PAD, ataukah memang sengaja membiarkan apa adanya, yang penting sepi demo ataukah ada unsur lain.”
Selanjutnya, menurut Ali Muhdi, mantan aktivis ’98 di Pamekasan, ke depan biar antarkepala daerah di Madura terjadi kompetisi kreatif, pertama, perlu ada “Sinergi Madura Raya”. “Sinergi Madura Raya” ini selain untuk sinergi visi dan misi mereka, juga bisa bersinergi produk kebijakan besarnya untuk perbaikan Madura.
Hal ini sama dengan yang digagas Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Gresik Februari lalu. Mereka duduk bersama dan hasilnya bagus. Salah satu sinergi kebijakan mereka antara lain ada lima hal yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan selama 120 menit dengan mengikuti protokol kesehatan.
Kelima hal yang dibahas kepala daerah tersebut, yakni: (1) integrasi penanganan pandemi Covid-19, (2) manajemen transportasi terpadu, (3) manajemen sungai terpadu, (4) pengembangan manajemen pengetahuan, untuk (5) meningkatkan kualitas inovasi antardaerah dan infrastruktur jalan.
Kedua, perlu ada “re-identifikasi potensi lokal yang jelas serta roadmap (red: peta jalan) kapitalisasinya”, biar mereka (red: pemerintah daerah) jalan sesuai roadmap yang dibuat dan disepakati, sehingga lebih terarah dan terukur.
Ketiga, perlu ada “kontrol kebijakan komprehensif” dari lembaga independen di luar sistem agar efektif dan efisien. Kalaupun tidak, yang penting antarkepala daerah bisa saling menjaga komitmen, no problem (red: tidak masalah).
Keempat, perlu ada “supporting system (red: dukungan sistem) dan anggaran dari pemerintah pusat” untuk memajukan “Madura Raya”.
Kelima, perlu ada dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan intelektual kampus dan intelektual pondok yang pro kemajuan “Madura Raya”.
Kalau kelima hal ini jalan, insyaAllah PAD (red: empat kabupaten di Madura) naik signifikan. Hal ini karena para kepala daerah akan berjiwa entrepreneurship (red: kewirausahaan) tinggi dan tidak mau kalah dengan daerah tetangganya.