Pamekasan – Menanggapi pemberitaan Madurapers “Fiskal Kabupaten Pamekasan Diproyeksikan Belum Mandiri”, Sabtu (5/6/2021), Ali Muhdi, dosen Fakultas Adab dan Humaniora UINSA, membenarkan dan memberikan masukan ke kalangan terkait kebijakan agar PAD Pamekasan dan daerah lain di Madura meningkat.
Menurut Ali Muhdi, kandidat doktor Ilmu-ilmu Sosial Universitas Airlangga, “sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 2001, ternyata itu menguji kreatifitas kepala daerah untuk berlomba meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ada daerah yang berhasil, ada daerah yang jalan di tempat, dan ada juga yang justru PAD-nya menurun”, Minggu (6/6/2021).
“Alhasil, desentralisasi fiskal Pamekasan jalan di tempat. Kenapa jalan ditempat? Jawaban itu yang harus terjawab. Minus potensi lokal (UMKM, dan lain-lain) yang bisa dieksplor atau justru minus kebijakan yang pro-poor, ataukah karena kepentingan politik (kapitalisasi dukungan) justru menenggelamkan inisiasi kapitalisasi PAD, ataukah memang sengaja membiarkan apa adanya, yang penting sepi demo ataukah ada unsur lain.”
Selanjutnya, menurut Ali Muhdi, mantan aktivis ’98 di Pamekasan, ke depan biar antarkepala daerah di Madura terjadi kompetisi kreatif, pertama, perlu ada “Sinergi Madura Raya”. “Sinergi Madura Raya” ini selain untuk sinergi visi dan misi mereka, juga bisa bersinergi produk kebijakan besarnya untuk perbaikan Madura.
Hal ini sama dengan yang digagas Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Gresik Februari lalu. Mereka duduk bersama dan hasilnya bagus. Salah satu sinergi kebijakan mereka antara lain ada lima hal yang dibahas dan disepakati dalam pertemuan selama 120 menit dengan mengikuti protokol kesehatan.
