Jakarta – Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR-RI, menyatakan prihatin dan miris melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia, Selasa (18/4/2023).
Belum lagi, kata Anis Byarwati, kasus OTT Walikota Bandung yang belum setahun menjabat, menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara.
Anis menyebut, perilaku korup tersebut membuat kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik. “Selain itu, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi,” kata Anis, Selasa (18/4/2023).
Anis menyampaikan, tercatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini terendah sejak era reformasi, yaitu sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022.
“IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global. Penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Wakil Ketua BAKN DPR-RI ini menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu-satunya hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi.
“Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama direct investment agar terjadi akselerasi dalam perekonomian kita, terutama pasca pandemi, investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi,” katanya.
Sisi lain, Wakil Ketua BAKN DPR-RI ini menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas.
Sehingga, menurutnya, Pemerintah harus mendorong ekonomi untuk ditumbuhkan melalui investasi.
“Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.