Bangkalan – Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan mengubah dinamika pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan kini tak bisa menghindar dan harus menghadapi realitas baru dalam mengelola anggaran yang lebih ketat.
Pemangkasan belanja yang dianggap tidak mendesak menjadi strategi utama dalam kebijakan ini. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian agar tetap dapat menjalankan tugasnya dengan anggaran yang lebih terbatas.
Pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang akan terdampak langsung dari kebijakan ini. Pengurangan anggaran berimbas pada penyesuaian kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.
Dinas kesehatan di Bangkalan, misalnya, akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas layanan medis. Keterbatasan dana menghambat penyediaan fasilitas dan tenaga medis yang memadai.
Sektor pendidikan juga akan merasakan dampak signifikan dari efisiensi anggaran ini. Keterbatasan dana operasional di beberapa sekolah menyebabkan terhambatnya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
Pembangunan infrastruktur pun tidak luput dari dampak kebijakan ini. Beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Bangkalan terpaksa ditunda akibat keterbatasan anggaran.
Jalan desa dan fasilitas umum yang telah masuk dalam perencanaan kini harus menunggu giliran dalam alokasi anggaran berikutnya. Konsekuensinya, aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar menjadi lebih terbatas.
Pemerintah daerah harus mencoba mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan. Kerja sama dengan pihak swasta mulai dijajaki sebagai alternatif untuk mendanai proyek-proyek yang tertunda.
Selain itu, program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami penyesuaian. Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi kini lebih selektif dalam penyalurannya.
Pelaku usaha kecil turut akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Berkurangnya program pendampingan dari pemerintah membuat mereka harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang lebih menantang.
Kebijakan ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang merasa hak mereka atas layanan publik potensial semakin berkurang. “Pemerintah perlu memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” pinta Muktafi, warga Kecamatan Sepulu, Selasa (18/02/2025).
Kritik serupa juga disampaikan oleh akademisi, Wahyudi, yang menilai efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif. Pengurangan anggaran sebaiknya tidak menyasar sektor yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi pendapatan daerah. “Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru,” ungkap Wahyudi, dosen UNIBA Madura, Selasa (18/02/2025).
Efisiensi anggaran juga perlu disertai dengan peningkatan efektivitas program yang dijalankan. “Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik. Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan anggaran.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Evaluasi berkala harus dilakukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan masyarakat tetap sama, yaitu layanan publik yang berkualitas meskipun dengan anggaran yang terbatas. “Pembangunan yang berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah,” katanya.
Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, Kabupaten Bangkalan masih memiliki peluang untuk berkembang. “Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.