Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif kebijakan ini. Evaluasi berkala harus dilakukan agar kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Harapan masyarakat tetap sama, yaitu layanan publik yang berkualitas meskipun dengan anggaran yang terbatas. “Pembangunan yang berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal daerah,” katanya.
Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, Kabupaten Bangkalan masih memiliki peluang untuk berkembang. “Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
