Surabaya – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mempublikasikan kinerja dan prestasi selama tahun 2021. Keterangan ini disampaikan secara tertulis oleh Humas PN Surabaya Martin Ginting, SH., M.Hum., pada Minggu (2/12/2022).
Keadaan jumlah perkara, penanganan perkara, minutasi perkara serta capaian kinerja berbasis elektronik selama tahun 2021 pada PN Surabaya di tengah kondisi pandemi COVID-19 mengalami berbagai dinamika dan kendala, khususnya dalam penanganan perkara.
Dalam hal perkara pidana seluruhnya persidangan pidana di gelar secara video teleconference, kecuali yang terdakwanya tidak ditahan atau Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
Selanjutnya perkara perdata seluruhnya di register secara E-Court dan 90 persen sidang perdata di laksanakan secara E-Litigasi.
Kendala persidangan secara video teleconfrence adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana Informasi Teknologi (IT) di ruang tahanan serta kualitas signal yang tidak maksimal.
Hal ini menyebabkan jalannya sidang sering terjadi hambatan komunikasi antara ruang sidang PN SBY dengan ruang tahanan terdakwa.
Persidangan perdata juga mengalami kelambatan penyelesaian karena terkendala dengan situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan kebijakan lockdown beberapa kali untuk menghambat penyebaran virus COVID-19.
Kehadiran para pihak atau saksi sangat mempengaruhi jalannya persidangan yang mana para pihak dan saksi terhalang hadir di sidang karena terpapar virus COVID-19 atau disebabkan PPKM.
Namun, PN Surabaya telah berupaya secara maksimal memberi kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa pengadilan dengan cara bersidang secara video teleconfrence.
Sedangkan pelayanan lainnya telah meluncurkan berbagai aplikasi pelayanan pengadilan secara elektronik, sehingga para pengguna jasa pengadilan tidak perlu hadir di pengadilan dalam urusan tertentu.
Kemudian di tahun 2021 PN Surabaya juga telah berhasil menjadi juara 2 tingkat Nasional dalam lomba pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ( pelayanan terpadu satu pintu).
Selain itu, PN Surabaya juga telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal sidang lapangan yang berkaitan dengan perkara permohonan tentang adminitrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Hakim langsung terjun ke lapangan untuk sidang dengan layanan yang cepat yakni 1 hari pelayanan (one day service).
Ketua PN Surabaya menginginkan agar capaian kinerja yang prima di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 dapat ditingkatkan di tahun 2022 ini.
Diharapkan kondisi pandemi COVID-19 semakin kondusif menuju normal agar layanan persidangan perkara pidana maupun perdata dapat berjalan normal seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19.
Untuk mendukung program pemerintah menekan angka penyebaran virus Corona di area pelayanan PN Surabaya, maka telah diambil beberapa kebijakan kepada para pengguna jasa pengadilan di tahun 2021.
Seperti pemberlakuan lockdown pelayanan, wajib masker, wajib protokol kesehatan (prokes), cek suhu tubuh dan persidangan digelar hanya 50 % sampai membuka akses ke ruang tunggu sidang di bagian utara.
Pimpinan PN Surabaya berharap agar pelayanan prima di PN Surabaya tetap dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2022 ini, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh layanan dan masyarakat semakin mencintai layanan dunia peradilan di Kota Surabaya.
Peran awak media sangat penting untuk mempubliksasikan berbagai layanan berbasis IT dan kinerja para awak media juga sangat baik dan proaktif dalam memonitor jalannya semua layanan pengadilan.
Sementara untuk target kinerja yang dicapai PN Surabaya tahun 2021 sangat membanggakan karena kinerja penyelesaian perkara cukup tinggi dan kedisiplinan kerja sangat baik.
Ketua PN Surabaya, hakim serta 5 orang panitera pengganti mendapat penghargaan dari Pemkot Surabaya pada perayaan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 2021, karena telah turut menunjang program Pemkot Surabaya dalam program administrasi kependudukan, melalui pelayanan sidang di tempat atau lapangan yang sangat membantu masyarakat kategori tidak mampu.
Pada tahun anggaran 2022, Pemkot Surabaya telah menerima usulan dari Ketua PN Surabaya agar pembiayaan untuk masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan penetapan PN Surabaya untuk administrasi kependudukan akan dibiayai Pemkot Surabaya.
Bidang pelayanan persidangan sangat menggembirakan, karena selamat periode tahun 2021 tidak ada ekses atau akibat yang jadi sorotan publik dari putusan pengadilan.
Dukungan media masa yang mengekspose perkembangan proses persidangan memperlihatkan opini yang menggembirakan.
Kerjasama antar penegak hukum, baik dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Rumah Tahanan (Rutan) terjalin sangat baik, sebab proses persidangan secara teleconference saling mendukung satu dengan yang lain meskipun ada kekurangan sarana dan prasarana.
Pelayanan kepada para pencari keadilan atau pengguna jasa pengadilan di PN Surabaya telah benar-benar dilaksanakan dengan berbasis IT atau internet, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
Target yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) tentang visi dan misi bahwa dunia peradilan di tanah air wajib akuntan dan pelayanan yang prima agar masyarakat merasa dekat dengan pengadilan dan percaya pada kinerja pengadilan.
Sedangkan dari sisi internal, dalam berbagai pembinaan oleh pimpinan MA RI selalu diminta kepada seluruh aparatur peradilan meningkatkan profesionalisme dalam melayani para pencari keadilan.
Maksud dan tujuannya supaya pada saatnya lambat laun masyarakat akan menyerahkan kepercayaan penuh kepada kinerja aparatur peradilan sehingga akan terwujud hukum sebagai panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia.