Konflik tidak akan habisnya khususnya pada partai politik dengan berbagai kepentingan kompleks yang muncul tidak hanya antar partai politik melainkan juga antar anggota dalam suatu partai politik. Salah satunya konflik di dalam tubuh Partai Demokrat yang saat ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai media. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memperkeruh konflik, bukan pula sebagai respon dari polemik yang ramai di beberapa media serta tidak bermaksud menjustifikasi pihak yang ikut andil di dalamnya. Tulisan ini lebih sebagai refleksi bagaimana konflik atau lebih tepatnya ‘konflik politik’ itu muncul tidak berdiri sendiri melainkan suatu rangkaian proses politik yang terakumulasi dan menjadi bom waktu. Pendekatan ini menggunakan sosiologi politik dalam melihat konflik politik dari sumber, proses dan pola konflik yang terjadi.
Beberapa waktu terakhir, jagat media dihiasi oleh polemik Partai Demokrat (selanjutnya disingkat PD) yang pernah menjadi pemenang pemilu 2009 dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dua periode. Polemik itu muncul diawali oleh konferensi pers Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020-2024. Ia mensinyalir ada kelompok yang hendak mengambil alih partainya.
Akibat dari konferensi pers tersebut memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang bereaksi setelah konferensi pers tersebut adalah Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang merasa disinggung dan langsung memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan kudeta seperti yang dituduhkan oleh AHY walaupun akhirnya terpilih juga menjadi Ketua Umum versi KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
Kondisi semakin memanas saat ada pemecatan 7 kader PD (01/03/21) seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie. Konflik yang awalnya sebatas polemik dan gerakan terselubung kemudian menjelma menjadi gerakan politik yang lebih terkonsolidasi dan mengarah pada digelarnya KLB yang terselenggara pada 5 Maret 2021.
Konflik memasuki babak baru dan mulai melibatkan massa yang lebih besar dari kedua kubu. Bahkan, Majelis Tertinggi PD sendiri, akhirnya ‘turun gunung’ memberikan dukungan kepada AHY yang merupakan anak biologis dan penerusnya.
Geneologi Konflik Partai Demokrat
Konflik yang muncul saat ini tidak terlepas dari peristiwa politik masa lalu yang terakumulasi menjadi bom waktu. Munculnya konflik berkepanjangan berawal dari perubahan kepemimpinan di bawah Anas Urbaningrum (AU) yang konon tidak direstui oleh SBY yang kebetulan ia sendiri mendukung Andi Malarangeng (AM) sebagai jagoan yang dicalonkan pada kongres PD tahun 2010. Akan tetapi jagoannya kalah telak dan hanya memperoleh 82 suara, Marzuki Alie (MA) 209 suara, sedangkan Anas Urbaningrum memperoleh 236 suara.
AU bergabung dengan PD sejak tahun 2005 dan sudah berhitung dengan kapasitas, pengalaman dan basis dukungan yang ada untuk dijadikan modal politik sehingga tidak membutuhkan waktu lama; kurang lebih 5 tahun untuk bisa menguatkan posisinya dalam mencalonkan diri sebagai calon ketua umum.
Untuk memenangkan pertarungan, tidak sedikit sumber daya yang dikerahkan untuk berkonsolidasi dengan para pemilik suara guna memenangkan dalam kongres 2010. Bahkan SBY sendiri mungkin juga kecolongan dengan gerak lincah dan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh AU. Saat AU memegang kendali, peluangnya terbuka lebar menjadikan PD sebagai partai modern yang tidak hanya berbasis pada kekuatan figure melainkan juga yang mendasar dan berdampak jangka panjang yaitu penguatan sistem dan mesin partai politik.
Kalah dalam Konggres 2010 SBY tidak diam begitu saja, bahkan ini merupakan awal dari implikasi politik yang besar dalam tubuh Demokrat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, bukan mustahil akan dengan mudah menjatuhkan AU. Benih-benih konflik itu muncul dan tidak terbendung walaupun kubu AU sudah melakukan kompromi dengan menjadikan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jenderalnya. Itu pula yang membuat kepemimpinannya tidak bertahan lama dan harus merelakan posisinya sebagai Ketua Umum setelah tersandung kasus korupsi bersama beberapa rekannya di DPR RI.
Loyalis AU pun mencurigai SBY terlibat dalam kasus korupsi tersebut, akan tetapi sayangnya, hingga saat ini tuduhan itu belum bisa dibuktikan secara hukum sehingga belum dapat dijadikan sebagai sumber data yang meyakinkan untuk menyeretnya dalam kasus ini.
SBY sebagai pengganti AU pada KLB Bali tidak lepas dari peran dan dukungan AU serta orang-orangnya dalam melakukan konsolidasi pengurus di daerah. Akan tetapi ruang kompromi yang dibangun oleh kelompok AU tidak menuai hasil, bahkan beberapa nama yang diusulkan atas permintaan AU juga tidak ada yang masuk dalam kepengurusan.
Dominasi Kekuasaan dalam Politik Oligarki
Turunnya peringkat PD tidak terlepas dari dinamika internal yang tidak menguntungkan secara politik yang seharusnya mendapatkan perhatian untuk dievaluasi kembali. Malah sebaliknya, PD sendiri terjebak pada dominasi kekuasaan dalam politik oligarki dengan membangun status quo.
Itulah yang menjadi alasan mendasar atas ke-tidak terakomodirnya kekuatan lain selain kekuatan tunggal. Hal itu terungkap melalui pernyataan Gede Pasek saat berkompromi dengan SBY yang berjanji akan merangkul semua dan bangkit bersama. Namun itu tidak terbukti karena nama-nama yang diusulkan, termasuk nama Gede Pasek sendiri tidak terakomodir.
Sejak itulah, banyak kader mundur secara teratur atau dipecat karena tidak sejalan dengan arus kepentingan di atas. Kondisi itu diperparah oleh pengunduran AHY dari militer dan menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh beberapa partai politik koalisi yang diprakarsai SBY yang mempunyai efek yang sama-sama besar.
Bergabungnya AHY di PD tidak berlaku kepada kader-kader lainnya yang sudah berproses lama untuk menempati posisi-posisi strategis. Setelah gagal dalam Pilgub DKI Jakarta (2016), AHY dikukuhkan sebagai komandan Satuan Tugas Bersama untuk Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019. Karirnya semakin melejit setelah kongres di Surabaya 2020. Ia terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Pertanyaannya, apakah posisi itu bisa diraih tanpa dukungan dari SBY?. Banyak pengamat menilai karir AHY diraih dengan intervensi kekuasaan di internal PD yang lebih berdasarkan politik oligarki. Itulah salah satu alasan munculnya diskriminasi, resistensi bahkan konflik.
Dalam perspektif sosiologi-politik (James Scott, 1993), dominasi kekuasaan akan melahirkan resistensi yang dapat dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan. Dominasi ditandai dengan pola hubungan subordinasi (atas-bawah) yang berlangsung lama dan komunikasi satu arah sehingga dialog keterbukaan tidak dapat berkembang dengan baik, eksplisit.
Dilihat dari peta konfliknya, ketidak puasan para kader terhadap dominasi kekuasaan melahirkan resistensi yang awal munculnya dalam bentuk tertutup. Resistensi ini terakumulasi seiring menguatnya dominasi kekuasaan menjadi resistensi terbuka dengan adanya dukungan yang lebih luas.
Kalau tidak ada dominasi kekuasaan, mungkin resistensi itu tidak terjadi. Itu sebagai cerminan bahwa dalam organisasi perkambangannya bersifat dinamis. Pertanyaannya, mengapa kubu SBY-AHY harus menyerang sana-sini termasuk pemerintah kalau persoalannya ada di internal organisasi? Kalau sejak awal kondisi ini disadari, maka yang perlu dilakukan adalah konsensus politik bukan dominasi kekuasaan setelah dua kali pemilu mengalami penurunan suara.
Menurut Jeffrey A. Winters, Politik oligarki hadir dalam bentuk yang bervariasi bahkan di negara demokrasipun. Partai politik yang memunculkan resistensi perlu dipandang sebagai suatu kemajuan karena tidak setiap partai politik akan melakukan itu terlepas dari pertimbangan-pertimbangan subyektif yang diyakini. Akhirnya, konflik ini apakah akan menjadi proses pendewasaan politik atau membuat semakin terpuruk bagi PD? Publik akan menilai proses politik yang sedang dan akan berkembang ke depan. Mari seruput kopinya!