Konflik tidak akan habisnya khususnya pada partai politik dengan berbagai kepentingan kompleks yang muncul tidak hanya antar partai politik melainkan juga antar anggota dalam suatu partai politik. Salah satunya konflik di dalam tubuh Partai Demokrat yang saat ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai media. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memperkeruh konflik, bukan pula sebagai respon dari polemik yang ramai di beberapa media serta tidak bermaksud menjustifikasi pihak yang ikut andil di dalamnya. Tulisan ini lebih sebagai refleksi bagaimana konflik atau lebih tepatnya ‘konflik politik’ itu muncul tidak berdiri sendiri melainkan suatu rangkaian proses politik yang terakumulasi dan menjadi bom waktu. Pendekatan ini menggunakan sosiologi politik dalam melihat konflik politik dari sumber, proses dan pola konflik yang terjadi.
Beberapa waktu terakhir, jagat media dihiasi oleh polemik Partai Demokrat (selanjutnya disingkat PD) yang pernah menjadi pemenang pemilu 2009 dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dua periode. Polemik itu muncul diawali oleh konferensi pers Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020-2024. Ia mensinyalir ada kelompok yang hendak mengambil alih partainya.
Akibat dari konferensi pers tersebut memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang bereaksi setelah konferensi pers tersebut adalah Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang merasa disinggung dan langsung memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan kudeta seperti yang dituduhkan oleh AHY walaupun akhirnya terpilih juga menjadi Ketua Umum versi KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.
