Politik Oligarki dan Geneologi Konflik Partai Demokrat

Abdul Mukhlis: Alumni Program Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik

Konflik tidak akan habisnya khususnya pada partai politik dengan berbagai kepentingan kompleks yang muncul tidak hanya antar partai politik melainkan juga antar anggota dalam suatu partai politik. Salah satunya konflik di dalam tubuh Partai Demokrat yang saat ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai media. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memperkeruh konflik, bukan pula sebagai respon dari polemik yang ramai di beberapa media serta tidak bermaksud menjustifikasi pihak yang ikut andil di dalamnya. Tulisan ini lebih sebagai refleksi bagaimana konflik atau lebih tepatnya ‘konflik politik’ itu muncul tidak berdiri sendiri melainkan suatu rangkaian proses politik yang terakumulasi dan menjadi bom waktu. Pendekatan ini menggunakan sosiologi politik dalam melihat konflik politik dari sumber, proses dan pola konflik yang terjadi.

Beberapa waktu terakhir, jagat media dihiasi oleh polemik Partai Demokrat (selanjutnya disingkat PD) yang pernah menjadi pemenang pemilu 2009 dan mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dua periode. Polemik itu muncul diawali oleh konferensi pers Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), selaku Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2020-2024. Ia mensinyalir ada kelompok yang hendak mengambil alih partainya.

Akibat dari konferensi pers tersebut memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh yang bereaksi setelah konferensi pers tersebut adalah  Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang merasa disinggung dan langsung memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan kudeta seperti yang dituduhkan oleh AHY walaupun akhirnya terpilih juga menjadi Ketua Umum versi KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.

BACA JUGA:  Heran! Rapat Paripurna DPRD Sumenep Hanya Diikuti 7 Anggota Dewan

Kondisi semakin memanas saat ada pemecatan 7 kader PD (01/03/21) seperti Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie. Konflik yang awalnya sebatas polemik dan gerakan terselubung kemudian menjelma menjadi gerakan politik yang lebih terkonsolidasi dan mengarah pada digelarnya KLB yang terselenggara pada 5 Maret 2021.

Konflik memasuki babak baru dan mulai melibatkan massa yang lebih besar dari kedua kubu. Bahkan, Majelis Tertinggi PD sendiri, akhirnya ‘turun gunung’ memberikan dukungan kepada AHY yang merupakan anak biologis dan penerusnya.

Geneologi Konflik Partai Demokrat

Konflik yang muncul saat ini tidak terlepas dari peristiwa politik masa lalu yang terakumulasi menjadi bom waktu. Munculnya konflik berkepanjangan berawal dari perubahan kepemimpinan di bawah Anas Urbaningrum (AU) yang konon tidak direstui oleh SBY yang kebetulan ia sendiri mendukung Andi Malarangeng (AM) sebagai jagoan yang dicalonkan pada kongres PD tahun 2010. Akan tetapi jagoannya kalah telak dan hanya memperoleh 82 suara, Marzuki Alie (MA) 209 suara, sedangkan Anas Urbaningrum memperoleh 236 suara.

AU bergabung dengan PD sejak tahun 2005 dan sudah berhitung dengan kapasitas, pengalaman dan basis dukungan yang ada untuk dijadikan modal politik sehingga tidak membutuhkan waktu lama; kurang lebih 5 tahun untuk bisa menguatkan posisinya dalam mencalonkan diri sebagai calon ketua umum.

BACA JUGA:  PKS Desak Menperin Terbuka atas Data Produksi Industri Minyak Goreng

Untuk memenangkan pertarungan, tidak sedikit sumber daya yang dikerahkan untuk berkonsolidasi dengan para pemilik suara guna memenangkan dalam kongres 2010. Bahkan SBY sendiri mungkin juga kecolongan dengan gerak lincah dan lobi-lobi politik yang dilakukan oleh AU. Saat AU memegang kendali, peluangnya terbuka lebar menjadikan PD sebagai partai modern yang tidak hanya berbasis pada kekuatan figure melainkan juga yang mendasar dan berdampak jangka panjang yaitu penguatan sistem dan mesin partai politik.

Kalah dalam Konggres 2010 SBY tidak diam begitu saja, bahkan ini merupakan awal dari implikasi politik yang besar dalam tubuh Demokrat. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, bukan mustahil akan dengan mudah menjatuhkan AU. Benih-benih konflik itu muncul dan tidak terbendung walaupun kubu AU sudah melakukan kompromi dengan menjadikan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jenderalnya. Itu pula yang membuat kepemimpinannya tidak bertahan lama dan harus merelakan posisinya sebagai Ketua Umum setelah tersandung kasus korupsi bersama beberapa rekannya di DPR RI.

Loyalis AU pun mencurigai SBY terlibat dalam kasus korupsi tersebut, akan tetapi sayangnya, hingga saat ini tuduhan itu belum bisa dibuktikan secara hukum sehingga belum dapat dijadikan sebagai sumber data yang meyakinkan untuk menyeretnya dalam kasus ini.

Tinggalkan Balasan