Jakarta – Menjelang debat calon presiden yang akan membahas topik kesehatan di 4 Februari 2024 mendatang, Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia atau yang dikenal sebagai Stop TB Partnership Indonesia (STPI) mengadakan Dialog Publik Bersama Tim Sukses Capres-Cawapres: Estafet Akhir Menuju Eliminasi TBC 2030 di Thamrin Nine Ballroom pada Rabu 31 Januari 2024 yang disiarkan langsung di YouTube Narasi Newsroom, Rabu (31/1/2024).
Acara ini dihadiri 78 peserta offline dan 8.376 peserta online serta 85 undangan yang hadir secara langsung. Diawali dengan storytelling monolog yang disampaikan oleh Farah Diba, penyintas TBC XDR yang harus minum 15 butir obat setiap hari selama 3 tahun, sampai harus menunda pendidikannya sebagai dokter, terkait harapannya dalam eliminasi TBC kepada calon pemimpin Ibu Pertiwi.
“Saya berharap acara ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi ketika kita keluar dari pintu ruangan ini, kita memiliki solusi, untuk hal pilu yang sebenarnya bisa dicegah dan dilanjutkan oleh para pemimpin selanjutnya,” kata Farah Diba sebagai pemantik acara tersebut, Rabu (31/1/2024).
Selanjutnya, mengenai pemaparan terkait TBC yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai sektor. Dimulai dari Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P (K)., yang membahas peluang eliminasi TBC dan strategi akselerasi melalui inovasi upaya penanggulangan TBC menyampaikan, kemajuan teknologi di bidang TBC, yang paduan pengobatannya dari 6 bulan menjadi 4 bulan untuk TBC Sensitif Obat, sementara TBC-RO yang tadinya 18 bulan bahkan 2 tahun sekarang ada paduan terbaru BPaL dan BPaLM yang pengobatannya hanya 6 bulan saja.
“Kalau terpilih (sebagai presiden dan wakil presiden) harus dianggarkan lebih banyak dari APBN kita dan jangan tergantung dari donor luar negeri. Kita harus on the track jalur yang benar dalam eliminasi TBC 2030,” ujar Erlina Burhan.
Sementara, Khairul Anas perwakilan dari Perhimpunan Organisasi Pasien TBC (POP TB) Indonesia mengangkat isu stigma dan diskriminasi serta peran komunitas terdampak dalam upaya penanggulangan TBC.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan komunitas sangat penting dalam upaya eliminasi TBC 2030. Mandat Perpres No. 67 Tahun 2021 terkait Penanggulangan TBC bahwa harus dibentuk satgas untuk menangani stigma dan diskriminasi yang bisa berkolaborasi dengan K/L terkait sehingga pasien TBC bisa menerima haknya kembali. Semoga yang sudah berjalan bisa dilanjutkan dan diperbaiki dengan inovasi-inovasi unggulan,” ungkapnya.
Kemudian, peneliti dr. Ahmad Fuady, M.Sc., Ph.D., membahas dampak ekonomi dan perlindungan sosial bagi orang terdampak TBC, Beliau berharap,“TBC bukan sekedar masalah bagaimana treatmentnya tapi bagaimana berimplikasi terhadap sosial dan kehilangan pekerjaan. Di penelitian sebelumnya, saya menemukan sepertiga pasien TBC kehilangan pekerjaan, dan mengalami biaya katastropik. Hal ini berdampak pada kepatuhan berobat yang harus mereka jalani. Oleh karena itu, beyond health sector harus dipikirkan terkait protection, nutrition, psychologist dan tempat tinggal yang layak huni,” tambahnya.
Sesi ini ditutup oleh dr. Nurul Nadia H.W Luntungan, M.PH., selaku Ketua Pengurus Yayasan STPI yang menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi multi stakeholder dalam upaya penanggulangan TBC di Indonesia.
“TBC bukan hanya masalah sektor kesehatan. Siapapun pemimpinnya, harus memastikan komunitas terlibat agar Orang dengan TBC harus dipastikan mendapatkan social protection. Tongkat estafet selanjutnya menjadi titik penentu apakah 809 ribu kematian dapat dicegah di tahun 2024-2029, penentu apakah penurunan angka TBC sampai 65/100.000 penduduk kasus TBC dapat tercapai, dan kerugian ekonomi 1900 Triliun rupiah dapat dihindari apabila Indonesia dapat mencapai eliminasi TBC di 2030,” pungkasnya.