Site icon Madurapers

Wacana Omong Kosong Penundaan Pemilu 2024

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) periode 2003-2008 (Sumber: Akun Twitter Jimly Asshiddiqie, 2022).

Jakarta – Tiga elit partai politik, PKB, Golkar, dan PAN, melontarkan wacana “kontroversial”, yakni penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Wacana itu dikritik banyak kalangan. Salah satunya datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly, dikutip dari akun Twitternya, wacana penundaan Pemilu yang dilontarkan beberapa elit parpol, seperti biasa umumnya politisi, tidak percaya pada ucapannya.

Oleh karena itu, menurutnya, publik tidak usah merespon (omong kosong tersebut, red.) agar para ketua umum parpol tersebut tetap tidak percaya pada omongannya sendiri.

“Ketum beberapa partai usul pemilu ditunda, tapi biasanya para politisi suka tdk percaya pd ucapannya sndiri sampai orang lain bereaksi. Maka kalau tdk trlalu pnting lebih baik tdk usah direspons agar para ketum tsb tetap tdk prcaya pd omongannya sndiri,” tutur dia di akun Twitternya, Jumat (25/2/2022).

Menurut Jimly yang juga merupakan mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017, ada 3 (tiga) cara penundaan Pemilu, yakni: via UUD 1945, dekrit, dan konvensi.

Cuma sudut pandang perorangan sarjana hukum dengan metode sosial deskriptif, lawyer, dan administrator yang berusaha justifikasi kekuasaan.

Tapi di pengadilan, legal-ilegal sangat jelas. Maka dekrit Presiden Gus Dur bubarkan DPR dengan logika sama dinyatakan Mahkamah Agung (MA) melanggar hukum.

“3 cara tnda pmilu via UUD/Dkrit/Knvensi, cuma sdut pndang prorangan SH dg mtode sosial deskriptif, lawyer & admstratur yg brusaha jstifikasi kkuasaan. Tp di pngdilan, legal-illegal sngt jelas. Maka dekrit Pres GD bubarkn DPR dg logika sama dinyatakn MA langgar hkm& MPR brhentikn,” tweetnya, Minggu (27/2/2022).

Wacana tersebut, direspon tegas oleh Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati. Ia menolak wacana itu karena inkonstitusional.

Sikap tegas tersebut mendapatkan apresiasi dari Jimly Asshiddiqie. Menurut dia yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2010, sikap Megawati itu merupakan sikap kepemimpinan dan kenegaraan yang benar.

Jimly dalam cuitannya menjelaskan, “Ini sikap kepemimpinan & kenegarawanan yg benar, bukan hanya statemen muter2, tapi marah!!!” Selasa (1/3/2022).

Exit mobile version