Bangkalan – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) merupakan salah satu lembaga penegak hukum di negara Indonesia yang selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia, karena perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketika perannya menguat, KPK banyak dikritisi oleh kalangan pejabat terkait korupsi, tapi diapresiasi oleh publik. Namun, ketika perannya melemah, ia bisa dijadikan alat politik penguasa, sehingga banyak dikritisi oleh masyarakat Indonesia.
Di tengah dinamika opini publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, pertanyaannya adalah, apa itu KPK, kapan dibentuk, dan untuk apa dibentuk?
Sejak didirikan pada 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi yang mengakar di Indonesia.
Kehadiran lembaga ini adalah jawaban atas keresahan panjang bangsa terhadap korupsi yang merusak pembangunan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Pembentukan KPK lahir dari kebutuhan mendesak akan lembaga independen yang mampu bekerja tanpa pengaruh politik, setelah lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan dinilai kurang efektif dalam menangani korupsi.
Dengan tugas utama yang meliputi: koordinasi, supervisi, pencegahan, dan monitoring, KPK memiliki kewenangan luas untuk mengatasi korupsi secara sistematis dan efektif.
Salah satu ciri khas KPK adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang sering menjadi sorotan publik karena keberhasilannya membongkar praktik suap dan korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi, politikus, dan pengusaha.
Tak hanya itu, KPK juga aktif menggalakkan pendidikan anti-korupsi dan kampanye kesadaran masyarakat, sebagai upaya pencegahan jangka panjang.
