Bangkalan – Cita-cita reformasi tampaknya harus lebih kuat lagi diperjuangkan di Indonesia. Hal ini karena representasi (representation)—baik pemerintahan level nasional maupun lokal—kian hari kondisi ketahanannya tampak mulai melemah, Jumat (22/12/2023).
Bukan karena faktor usia, tapi hal itu terjadi, mengadaptasi hasil survey International IDEA tahun 2023, karena faktor permasalahan indikator pemerintahan representasi di Indonesia. Indikatornya: (1) pemilu yang bersih, (2) hak pilih inklusif, (3) partai politik yang bebas, dan (4) pemerintahan yang dipilih
Menurut survey Indeks Keadaan Demokrasi Global (Global State of Democracy) International IDEA, kondisi ketahanan “pemerintahan representasi” atau “pemerintahan perwakilan” di Indonesia periode 1999–2022 secara umum trend-nya meningkat, dengan nilai skor 0.59–0.63 poin.
Tetapi apabila dibandingkan antarperiode pemerintahan pasca reformasi fenomenanya kecenderungannya menurun. Era periode Pemerintahan Gus Dur (Megawati)–SBY tahun 1999-2014 trend-nya meningkat dan periode Pemerintahan SBY–Jokowi tahun 2004-2022 trend-nya menurun.
Nilai skor tertinggi era periode Pemerintahan Gus Dur (Megawati)–SBY sebesar 0.60–0.69 poin, sedangkan periode Pemerintahan SBY–Jokowi sebesar 0.69–0.65 poin. Status representasi ketiga periode pemerintahan tersebut masuk kategori (klasifikasi) sedang (menengah) sampai dengan cukup tinggi.
