Indonesia, dengan masyarakatnya yang majemuk, tidak asing dengan dinamika dan gesekan sosial. Sejak akhir 2023, muncul sebuah konflik yang menarik perhatian publik, yakni perseteruan antara organisasi massa Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) dan komunitas Habib Ba’alawi. Konflik ini dengan cepat merambah dari debat keilmuan menjadi ketegangan yang berpotensi adu massa.
Di permukaan, persoalan tampak bersumber pada perbedaan klaim sejarah dan keagamaan. Namun, bila dicermati lebih dalam, terdapat pertanyaan yang menggelayut’ apakah konflik identitas seperti ini sengaja dikelola untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah fundamental bangsa, seperti perampokan sumber daya alam yang nyaris lenyap dari pemberitaan? Konflik PWI versus Ba’alawi dari tiga dimensi yaitu adu eksistensi, keilmuan, dan kekuatan massa serta eksplorasi peran dan kepentingan para tokoh negeri, termasuk TNI, Polri, dan pengusaha besar, dalam lakon ini.
Adu Eksistensi dan Narasi Perebutan Otoritas Keagamaan
Perseteruan ini berpusat pada dua klaim kebenaran yang saling bertolak belakang mengenai nasab (keturunan) dan otoritas keagamaan. PWI, yang mengklaim berakar dari tradisi Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan kelahirannya sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh yang mereka sebut sebagai “kelompok transnasional radikal” dan “doktrin palsu” tentang nasab yang disebarkan oleh kalangan Habib keturunan Arab, khususnya dari keluarga Ba’alawi. Eksistensi mereka dipertentangkan dengan eksistensi komunitas Ba’alawi yang telah lama memiliki pengaruh di Nusantara.
Di sisi lain, komunitas Ba’alawi, yang sering disapa dengan sebutan “Habib”, mengaku keturunan dari Hadramaut, Yaman, yang telah berasimilasi panjang di Indonesia. Mereka memiliki jaringan keilmuan dan spiritual yang mapan, dengan pengaruh signifikan dalam dakwah dan masyarakat yang ditengarai membangun banyak kuburan, kemudian muncul doktrinasi bahwa kuburan tersebut keramat dan lebih mengarah pada kemusyrikan.
Konflik ini mencapai titik didih ketika PWI secara terang-terangan mempertanyakan keabsahan klaim nasab Ba’alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Seorang penulis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II PWI Pusat, R.TB. Moggi Nurfadhil Satya, bahkan mempublikasikan tulisan yang menyatakan bahwa klaim nasab Ba’alawi “secara ilmiah tidak masuk akal” berdasarkan bukti tes DNA yang menunjukkan perbedaan haplogroup dengan keturunan Bani Hashim (klan Nabi) yang terverifikasi.
Dari Debat Keilmuan Hingga Adu Kekuatan Massa
Medan pertempuran tidak hanya berhenti pada wacana. Medan pertempuran telah meluas setidaknya ke dua arena, debat keilmuan yang sengit dan konfrontasi fisik yang mengkhawatirkan.
Arena Keilmuan dan Publik
PWI menggunakan pendekatan “ilmiah” meskipun kontroversial dengan memanfaatkan genetika dan kritik sejarah untuk mendekonstruksi klaim Ba’alawi. Mereka berargumen bahwa pemalsuan nasab berbahaya bagi harmoni sosial karena dapat menyebarkan narasi supremasi yang merendahkan ulama pribumi dan mengganggu integritas agama.
Di sisi lain, komunitas Ba’alawi memiliki basis keilmuan yang kokoh melalui kitab-kitab turats (klasik) dan jaringan jam’iyah yang mereka kelola, yang selama ini menjadi sumber otoritas mereka. Bentrokan wacana ini menciptakan polarisasi di kalangan umat Islam Indonesia, bahkan memicu pernyataan keprihatinan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong kedua belah pihak untuk berdamai dan menjunjung tinggi Ukhuwah Islamiyah.
Arena Kekuatan Massa dan Konflik Fisik
Pada Juli 2025, ketegangan memuncak menjadi bentrokan fisik antara massa pendukung kedua kelompok di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan 15 orang terluka dan minggu kemarin juga terjadi penganiayaan terhadap salah seorang santri PWI oleh salah satu pentolan Ba’alawi yang sangat kontroversial yaitu Bahar bin Smith di Tangerang Banten, hal ini terjadi saat pelaksanaan perayaan Maulid Nabi.
Peristiwa ini menunjukkan bagaimana wacana yang memanas dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi kekerasan nyata. Meskipun aparat kepolisian telah mengadakan koordinasi sebelumnya, konflik ternyata tidak terelakkan. Insiden tersebut menjadi bukti nyata bahwa perseteruan telah melibatkan mobilisasi massa, sebuah faktor yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu.
Peran Aktor Negara dan Pengusaha Dalam Bayang-Bayang Teori Pengalihan Isu
Di sinilah analisis menjadi lebih kompleks. Di balik keributan yang menghiasi media sosial dan pemberitaan lokal, terdapat aktor-aktor powerful yang diam-diam mungkin memainkan peran. Pertanyaan kritisnya adalah “Siapa yang diuntungkan dari konflik horizontal semacam ini?”
TNI dan Polri, Penjaga Keamanan atau Pihak yang Diuji?
Dalam konteks ini,TNI dan Polri berada dalam posisi ganda. Di satu sisi, mereka memiliki tugas konstitusional untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan, seperti upaya Polri yang memfasilitasi mediasi dalam beberapa kejadian.
Namun, di sisi lain, instabilitas sosial dapat menjadi justifikasi untuk memperkuat aparatus keamanan atau bahkan mengalihkan perhatian dari kasus-kasus yang melibatkan oknum mereka sendiri.
Jika negara terlihat sibuk memadamkan konflik komunal, maka pelanggaran HAM atau keterlibatan dalam eksploitasi sumber daya alam yang sering kali melibatkan jaringan yang kompleks (termasuk oknum militer dan pengusaha) bisa menjadi kurang terpantau oleh media dan masyarakat.
Pengusaha Besar dan Kepentingan di Balik Keributan
Para pengusaha besar,khususnya yang bergerak di bidang ekstraktif sumber daya alam, memiliki kepentingan langsung agar pemberitaan tentang aktivitas mereka tidak menjadi sorotan utama. Konflik identitas yang menggema keras adalah alat pengalihan isu (smokescreen) yang sempurna.
Sementara publik sibuk memperdebatkan nasab dan otoritas keagamaan, kegiatan “perampokan sumber daya” seperti alih fungsi lahan yang tidak transparan, pencemaran lingkungan dari tambang, atau korupsi perizinan dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam situasi dimana masyarakat terfragmentasi, sulit membangun solidaritas untuk mengawasi dan menuntut akuntabilitas pengelolaan kekayaan bangsa.