Jakarta – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 telah ditetapkan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH, Abdul Wachid, mengumumkan bahwa jamaah haji hanya perlu membayar rata-rata Rp55.431.750,78. Angka ini setara dengan 62 persen dari total biaya penyelenggaraan haji tahun tersebut.
“Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujar Abdul Wachid dalam rapat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2024).
Total BPIH 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, turun Rp4.000.027,21 dari BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Penurunan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban jamaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Selain itu, kuota jamaah haji 2025 juga telah ditentukan, yakni 221.000 orang. Kuota ini terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus. Penetapan kuota mengacu pada Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi calon jamaah haji, yang kini dapat merencanakan ibadah dengan lebih tenang. DPR RI dan pemerintah berharap kebijakan ini akan memberikan pengalaman haji yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Meskipun terjadi penurunan biaya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang berharap pemerintah tetap memperhatikan kualitas pelayanan ibadah haji untuk tetap dijaga dengan baik.
“Tentu kami mengharap bahwa pemerintah kalaupun turun pembiayaan Haji dibanding usulan maupun pembiayaan di tahun lalu, tetapi layanan tetap menjadi yang terbaik dan masyarakat atau jemaah kita menikmati perjalanan ibadah dengan pelayanan yang memadai,” ujarnya.
