Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia, kutip dari KemenPPPA, ia menyatakan bahwa kebijakan kesehatan harus berlandaskan prinsip Pancasila, terutama sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan kesehatan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
Dalam refleksi kebijakan kesehatan saat ini, Wamen PPPA menyoroti bahwa sektor kesehatan menjadi bagian dari tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang mengusung program “Kesehatan untuk Semua” sebagai salah satu prioritas utama.
Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dalam transformasi ketahanan sosial dan budaya. Pemerintah berkomitmen mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh arah pembangunan nasional, termasuk di bidang kesehatan, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, Wamen PPPA menilai kesenjangan kualitas layanan kesehatan antar daerah masih menjadi tantangan utama. Banyak wilayah terpencil yang masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis.
