Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menaruh perhatian serius terhadap isu pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan, khususnya di wilayah kepulauan. Dua agenda strategis ini menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan menjelang paruh kedua tahun 2025.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029, yang akan menjadi panduan lintas sektor untuk menjamin ketersediaan, akses, dan distribusi pangan bergizi secara merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Butuh kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan,” ujar Arif kepada media ini, Jumat (20/06/2025).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka inflasi di tingkat provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen. Meski tergolong stabil, Arif menilai kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari banyak pulau membuat daerah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap gejolak harga.
Ia menyoroti bahwa komoditas pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar di daerah. Oleh karena itu, Bappeda menempatkan penguatan produksi pangan lokal dan pembenahan rantai pasok sebagai langkah strategis dalam mengendalikan inflasi daerah.