Sampang – Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Sampang mengalami fluktuasi signifikan sepanjang 2020 hingga 2024. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) 2020-2024, IKK Sampang turun dari angka 105,1 pada tahun 2020 menjadi 98,15 pada tahun 2024, Kamis (26/06/2025).
Penurunan ini berarti IKK Sampang menurun sebesar 6,95 poin selama lima tahun terakhir. Secara persentase, penurunan ini mencapai 6,61% dari nilai awal tahun 2020.
Tahun 2021 mencatat penurunan tajam pertama, dengan IKK turun ke 101,19 atau turun 3,91 poin (3,72%) dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 menjadi titik terendah dengan nilai IKK hanya 97,29, sebelum naik sedikit ke 98,15 pada tahun 2024.
Dibandingkan dengan IKK Provinsi Jatim, Sampang sempat mencatat angka lebih tinggi pada 2020 hingga 2022. Selisih tertinggi terjadi di tahun 2020, saat IKK Sampang lebih tinggi 2,66 poin atau 2,6% dari rata-rata IKK Provinsi Jatim.
Namun, pada 2023 dan 2024, posisi IKK Sampang tergeser dan berada di bawah rata-rata IKK Jatim. IKK Sampang tahun 2023 tercatat 1,18 poin lebih rendah dari provinsi, dan tahun 2024 selisihnya meningkat menjadi 1,86 poin atau 1,93%.
Data menunjukkan bahwa tren penurunan IKK terjadi secara regional, meski dengan laju yang berbeda. Jawa Timur mencatat penurunan IKK dari 102,44 pada 2020 menjadi 96,29 pada 2024, atau turun 6,15 poin (6,01%).
Perbedaan tren antar wilayah mencerminkan dinamika biaya konstruksi yang tidak seragam, baik dari sisi pasokan material maupun struktur permintaan proyek. Sampang tampaknya mengalami penyesuaian harga konstruksi lebih cepat dibandingkan rata-rata Provinsi Jatim.
IKK ini berfungsi sebagai indikator penting untuk perencanaan pembangunan, karena mencerminkan tingkat kemahalan biaya konstruksi lokal. Penurunan IKK bisa mencerminkan efisiensi, namun juga potensi berkurangnya aktivitas konstruksi atau investasi.
Dalam konteks kebijakan, tren IKK ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan investor sektor konstruksi. Ketidakseimbangan antara IKK Sampang dan provinsi berpotensi memengaruhi alokasi anggaran pembangunan dan daya saing wilayah.