Sampang – Polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang kembali memanas. Warga menilai Bupati Sampang, Slamet Junaidi, mengabaikan aspirasi masyarakat setelah memastikan Pilkades baru akan digelar pada 2027, meski ribuan massa sebelumnya mendesak agar pemilihan dilaksanakan pada 2026.
Gelombang demonstrasi besar yang terjadi beberapa waktu lalu berakhir ricuh antara massa aksi dan aparat kepolisian. Para demonstran menuntut agar Pilkades tidak kembali ditunda, mengingat banyak desa terlalu lama dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa tanpa legitimasi elektoral.
Dalam sebuah acara resmi, dengan mengenakan seragam PGRI, Slamet Junaidi menegaskan Pemkab Sampang akan tetap melaksanakan Pilkades pada 2027.
Menurutnya, pertimbangan utama adalah kemampuan anggaran daerah serta rencana pelaksanaan Pilkades serentak di seluruh desa.
“Kita pastikan, kita laksanakan tahun 2027. Tapi masih melihat postur kemampuan anggaran kita,” tuturnya.
Ia menyebut, Pemkab mulai menyisihkan anggaran agar Pilkades digelar serentak di 180 desa, dengan alasan mencegah potensi konflik antardesa.
“Bukan Bupati tidak mau menganggarkan, cuma harapan kami Pilkades di Sampang serentak 180 desa. Sehingga konflik antar desa dan kecamatan tidak ada,” ujarnya.
Pernyataan Bupati langsung memicu respons keras dari Rofi, koordinator aksi yang sebelumnya memimpin ribuan massa di Sampang.