Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap II di Kabupaten Bangkalan resmi ditunda oleh Bupati Bangkalan. Alasannya, hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran Pilkades yang mau digelar tahun ini.
Menurut Bupati Bangkalan, Pilkades serentak tahap II ini membutuhkan anggaran Rp24 miliar, sedangkan anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp14 miliar. Artinya kurang Rp10 miliar dan masih mau dianggarkan tahun 2023.
Di sisi lain, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti membutuhkan anggaran sebesar Rp93,7 miliar, dan ini harus dicadangkan dari tahun 2022 dan 2023 nanti, karena tidak bakalan kuat kalau dianggarkan pada APBD 2024 semua.
Maka, skenario anggarannya, untuk tahun 2022 sebanyak Rp20 miliar dan 2023 sebanyak Rp40 miliar. Jadi total yang ada dirancangan sebanyak Rp60 miliar dicicil dari tahun 2022 sampai 2024.
Pertanyaannya, mampukah P-APBD Bangkalan pada tahun 2023 nanti mengcover beban biaya Pilkades sebesar Rp24 miliar dan dana cadangan untuk Pilkada serentak 2024 sebesar Rp40 miliar?
Jawabannya bisa, tetapi sangat berat. Sebab ini masih belum memasukan skenario anggaran untuk Pilkades tahap III yang harus dianggarkan pada tahun 2023 juga. Hal ini karena tahun 2024 tidak mungkin melaksanakan Pilkades, karena akan benturan dengan Pilkada.
Sedangkan RAPBD kita pada tahun 2022 ini sekitar Rp2,4 triliun. Rinciannya terdiri dari Belanja Operasional Rp1.693.010.710.560, Belanja Modal Rp254.774.171.500, Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000 dan Belanja Transfer Rp457.570.719.700.
Pada Tahun 2022 ini, APBD kita mengalami defisit belanja yang cukup besar, yaitu Rp154.599.622.379. Defisit tersebut tertutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya, yaitu Rp59.349.622.379 dan melakukan pinjaman atau utang sebesar Rp100.000.000.000 pada lembaga keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT MSI).
Kalau tahun 2022 saja sudah sangat berat dan harus melakukan pinjaman ke PT MSI sebesar Rp100 miliar, bagaimana tahun 2023 nanti, yang bebannya lebih tinggi lagi?
Maka prediksinya, pada tahun 2023 nanti, akan mengalami defisit anggaran yang cukup besar, karena kapasitas keuangan daerah Bangkalan sangat terbatas.
Sehingga endingnya, bupati harus mengeluarkan kebijakan kembali, yaitu “Pilkades Serentak di Bangkalan ditunda sampai tahun 2025 mendatang”.
Sejarah kepemimpinan mantan Bupati FA terulang kembali dan Pilkades serentak di Bangkalan berbarengan dengan Kabupaten Sampang yang ditunda sampai tahun 2025.
Sungguh sangat cantik skenario penundaan Pilkades di Bangkalan ini, sekalipun beda cara dengan kabupaten sebelah, yang mengambil keputusan ditunda sampai 2025, sedangkan di Bangkalan hanya ditunda perlahan lahan sampai tahun 2025 nanti.
Hakikatnya sama, yaitu menuju Pilkades serentak tahun 2025, karena untuk melanggengkan jabatannya di tahun 2024 nanti. Sehingga para kepala desa dikasih hadiah berupa bonus jabatan sampai tahun 2025 nanti.
Lalu apakah memungkinkan Pilkades serentak tahap II digelar 2022 ini? Jawabannya, sangat mungkin dan sangat bisa. Lalu bagaimana caranya?
Pertama, Bupati Bangkalan harus mempercepat APBD tahun 2022 ini, lakukan efisiensi pada Belanja Operasional. Kalau penanganan COVID-19 kemarin yang membutuhkan ratusan miliar bisa, kenapa dengan Pilkades serentak yang hanya Rp10 miliar tidak bisa? Ini jelas akal bulus Bupati Bangkalan untuk memperlambat Pilkades serentak.
Yang kedua, pada tahun 2022 ini, dana cadangan untuk Pilkada serentak tahun 2024 nanti sebesar 20 miliar, sebenarnya ini bisa dipakai terlebih dahulu, perbesar pada tahun 2023 dana cadangannya. Toh juga tidak digunakan tahun ini?
Ketiga, Pinjaman Daerah sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jadi, kami melihat penundaan Pilkades ini hanya tidak adanya komitmen kepala daerah untuk menggelar Pilkades di Bangkalan.
*Ahmad Annur, Direktur Center for Islam and Democracy studie’s (CIDe’)
