“Kenaikan BBM dan kebutuhan masyarakat lainnya juga harus ditolak oleh DPRD Sumenep,” katanya menegaskan.
“Kalian dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat menderita, seharusnya perwakilan rakyat ada di depan untuk membela rakyat juga,” sambungnya.
Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep itu juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sumenep seyogyanya memberikan kritik dan kontrol terhadap harga minyak goreng yang melambung tinggi dan kebutuhan pokok lainnya.
Atas dasar itulah, BEMSU juga meminta DPRD Sumenep untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan menyurati pemerintah pusat.
“Kami berikan waktu 3×24 jam, agar DPRD menindaklanjuti keresahan masyarakat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah demonstrasi sempat ricuh dengan pihak kepolisian. Karena, Ketua DRPD Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir belum kunjung mendatangi masa aksi.