Bangkalan – Pernyataan Anies Baswedan (Anies, red.) dalam Debat Capres 2024 bahwa indeks demokrasi (democracy index) Indonesia menurun, melahirkan pro-kontra di sebagian kalangan masyarakat, Jumat (15/12/2013).
Bahkan, ada diantara sebagian kalangan di media online yang menuduh penyataan Anies di debat tersebut hanyalah klaim “subjektif” belaka, yang tidak berdasarkan data yang benar (empirik).
Tuduhan itu tidak sepenuhnya salah, karena argumentasinya berdasarkan data Indeks Demokrasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2012-2022.
Namun, ketika dilakukan analisis perbandingan antara rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tuduhan bahwa pernyataan Anies “tidak benar” secara empirik rontok tak tersisa.
Buktinya, terkorespondensi (sesuai fakta, red.) dengan data Freedom in the World (FIW) Freedom House. Menurut data Freedom House status rezim Pemerintahan SBY tahun 2005-2012 adalah “demokrasi (free)” dan Pemerintahan Jokowi tahun 2014-2022 menurun menjadi “setengah demokrasi (partly free)”.
Nilai skor demokrasi (freedom score) era Pemerintahan SBY 2,5 dan era Pemerintahan Jokowi 3. Dibandingkan dengan Pemerintahan SBY, nilai skor demokrasi Pemerintahan Jokowi menurun (skor angkanya naik, berarti menurun status demokrasi/kebebasannya, red.) sebesar 0,5 poin.
Penurunan ini terjadi karena ada penurunan status kebebasan masyarakat sipil (civil liberties). Dibandingkan dengan Pemerintahan SBY, nilai skornya terpaut 1 poin.
