Sampang – Dominasi Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) empat kabupaten di Madura tahun 2025 memantik pertanyaan serius tentang efektivitas pengelolaan anggaran daerah di Madura. Alokasi yang besar untuk gaji dan tunjangan pegawai dapat mengurangi fleksibilitas fiskal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Kabupaten Sumenep mencatat Belanja Pegawai tertinggi sebesar Rp1,20 triliun atau 42,40 persen dari total Belanja Daerah Rp2,83 triliun. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan mengalokasikan Rp903,09 miliar atau 40,30 persen dari total Belanja Daerahnya yang mencapai Rp2,24 triliun.
Kabupaten Bangkalan menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1,05 triliun atau 39,47 persen dari total Belanja Daerahnya Rp2,66 triliun. Kabupaten Sampang menempatkan Rp827,11 miliar atau 39,00 persen dari total Belanja Daerahnya Rp2,12 triliun untuk Belanja Pegawai.
Besarnya porsi anggaran untuk Belanja Pegawai mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap biaya rutin aparatur. Hal ini berisiko menekan alokasi belanja modal yang seharusnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Ahmad Wahyudin, pakar ekonomi daerah, dominasi Belanja Pegawai menjadi beban fiskal jika tidak diikuti peningkatan produktivitas birokrasi. Anggaran yang terserap untuk kebutuhan aparatur seharusnya juga mendorong perbaikan kualitas layanan publik.
Minimnya Belanja Modal dapat berdampak pada rendahnya investasi di sektor infrastruktur dan ekonomi produktif. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan daya saing daerah dalam menarik investasi baru.
