Pihaknya lantas memberikan waktu kepada Diskoperindag untuk segera menyelesaikan persoalan pasar mangkrak tersebut, dalam jangka waktu 1 bulan ke depan.
“Kami pihak GPDS tidak mau tau persoalan anggaran itu urusan pemerintah daerah kabupaten, yang penting kami akan tunggu progresnya 1 bulan ke depan karena persoalan ini sudah bertahun-tahun,” desaknya.
Sementara itu Kepala Diskoperindag Chainur Rasyid merinci ke empat pasar yang disebut GPDS mangkrak. Pertama pasar Anom blok A yang menurutnya bukan kewenangan Diskoperindag, karena yang membangun adalah bank BUMD yaitu BPRS.
“Terkait persoalan pasar Anom blok A bukan kewenangan kami, melainkan kewenangan BPRS karena yang membangun BPRS,” katanya kepada massa audiens.
Kedua, lanjut pria yang akrab disapa Inong terkait pasar yang terletak di Kecamatan Batuan mengaku tidak mengetahui secara detail. Sebab kebijakan pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh pimpinan sebelumnya.
“Kami tidak mengetahui detail terkait pasar Batuan yang itu,” katanya.
Berikutnya, pasar Kangayan yang saat ini kata Chainur Rasyid sudah masuk tahap proses untuk dilanjutkan untuk dioperasikan.
“Kita sudah turun ke kangayan untuk melanjutkan pembangunan pasar agar bisa beroperasi,” pungkasnya.
