Jakarta – Ditjen Pajak sedang menjadi sorotan. Bermula dari kasus kekerasan yang dilakukan anak salah satu mantan petinggi di Ditjen Pajak hingga berujung pada penyelidikan oleh KPK dan PPATK karena diduga ada ketidakwajaran aliran dan kekayaan, Kamis (9/3/2013).
Ketua Badan Anggaran, M.H. Said Abdullah, mengutip Parlementaria, mengatakan bahkan ini merupakan kesempatan bagi Menkeu untuk melakukan pembenahan, seraya memberikan beberapa catatan.
“Saya kira dari kasus RAT ini kita semua, termasuk Ibu Menteri Keuangan mendapatkan blessing in disguise.
Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk berbenah, membersihkan Kementerian Keuangan dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” kata Said.
Said meyakini bahwa, ada banyak talenta insan pajak yang berintegritas, bisa memegang amanah, dan kompeten dalam melaksanakan tugas.
Menurutnya diperlukan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah yang dipilih Menkeu dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Dalam hal ini KPK yang didukung oleh PPATK untuk melakukan ‘bersih-bersih’ di Instansi yang dipimpinnya, khususnya Ditjen Pajak.
“Termasuk dugaan atas 69 pegawai pajak yang berharta tidak wajar, jelaslah tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuak dan ditindaklanjuti.
Sekali lagi kita dorong dan dukung Menteri Keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit.
Namun ke depan, langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ujarnya.
Said meminta adanya whistleblowing system di Kementerian Keuangan. Ditambahkannya, jika sistem tersebut sudah ada namun belum berjalan optimal, maka Menkeu dapat menjadi pelopor perbaikan sistem.
Menurutnya langkah ini akan membuat insan pajak berpikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang. Ia berharap Kemenkeu membuka partisipasi masyarakat secara luas dalam pengawasan.