Jakarta – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025 dan berfokus pada pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).
Penerbitan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat DHE SDA bagi ketahanan ekonomi nasional. Bank Indonesia menyesuaikan beberapa ketentuan terkait kewajiban penempatan DHE SDA dan instrumen penempatannya.
Instrumen penempatan DHE SDA kini mencakup rekening khusus dalam valuta asing dan deposito valuta asing di perbankan. Selain itu, terdapat instrumen berupa promissory note dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
BI juga menghadirkan sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI). Instrumen lain yang ditetapkan Bank Indonesia dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan ini sebagai agunan kredit dalam Rupiah di bank dan LPEI. Selain itu, eksportir juga dapat melakukan transaksi FX swap dengan bank melalui rekening khusus DHE SDA.
Bank pun memiliki akses terhadap instrumen ini untuk transaksi swap lindung nilai dengan Bank Indonesia. Hal ini memungkinkan stabilitas ekonomi dan mendorong pemanfaatan DHE SDA secara optimal.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Bank Indonesia akan melakukan pengawasan ketat terhadap pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan eksportir dan bank terhadap regulasi yang berlaku.
Sinergi antara BI dan pemerintah dalam kebijakan ini sejalan dengan program Asta Cita. Program ini berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan nasional.
