Yang menjadi sorotan, penolakan tersebut tidak disertai penjelasan teknis yang jelas, baik kepada pihak pengembang maupun kepada pemohon kredit. Keputusan sepihak di tahap akhir itu pun memupus harapan keluarga yang sudah terlanjur menaruh ekspektasi besar.
“Kami sangat menyesalkan. Semua persyaratan yang diminta bank sudah kami penuhi. Tapi di ujung proses justru muncul keputusan yang merugikan konsumen,” ujar Wirya.
Dampak penolakan itu tak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh sisi psikologis keluarga. Firda dan kedua orang tuanya mengalami kekecewaan mendalam setelah sebelumnya merasa hampir pasti memiliki rumah sendiri.
Demi menghibur putrinya sekaligus memastikan kebutuhan tempat tinggal keluarga terpenuhi, Najib, ayah Firda, akhirnya mengambil keputusan berat dengan membeli dua unit rumah secara tunai.
Menurut Wirya, kasus yang dialami konsumennya bukan persoalan tunggal, melainkan cerminan masalah klasik dalam sistem pembiayaan perumahan di Indonesia.
Ia menilai inkonsistensi pengambilan keputusan di internal perbankan berpotensi menjadi penghambat serius bagi realisasi target nasional pembangunan rumah.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, wajar jika kami sebagai pengembang pesimistis target 3 juta rumah bisa tercapai. Di level bawah sudah dinyatakan layak, tapi gugur di meja manajemen. Yang paling dirugikan tentu masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Ia berharap bank-bank penyalur KPR dapat bersikap lebih profesional, transparan, dan konsisten agar kepercayaan publik terhadap program perumahan pemerintah tidak terus tergerus.