Sumenep – Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Achmad Fauzi Wongsojudo dengan taglin ‘Bismillah Melayani’ membuat sejumlah terobosan program penting lewat konsep pentahelix.
Diketahui, konsep ini sudah berjalan sejak Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo memimpin kota keris. Sayangnya, program ini masih belum mampu dijalankan oleh dinas dengan baik.
Buktinya seperti yang terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dinas yang berkantor di Jalan Raya KH Mansyur Pabian Sumenep ini diduga main caplok terkait dengan program pemberdayaan pendidikan.
Ihwal terbongkarnya perkara ini terjadi saat sejumlah media wawancara dua jenis materi terkait pendidikan, prestasi murid, kesejahteraan guru dan pembangunan gedung sekolah di Sumenep dalam dua tahun terakhir.
Sayangnya, konfirmasi wartawan ke Dinas Pendidikan Sumenep belum membuahkan hasil. Kendalanya, data yang dihimpun masih dalam proses tahapan validasi.
“Masih kami rampungkan dengan para bidang, waktunya lumayan lama. Sementara personel di sini masih sibuk ke kegiatan dinas yang lain,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Sumenep, Ardiansyah Ali Shochibi pada wartawan, Rabu (29/05/2024) kemaren.
“Itu Diskominfo juga asal caplok tanpa koordinasi dulu ke sini. Itu konsep kita di (dinas pendidikan, red) dan masih kami rapatkan dengan para bidang,” sambung Ardiansyah saat ditemui di kantornya.
Ia menegaskan, bahwa data ini memang cukup memakan waktu, minimal satu bulan. Sebab, harus turun langsung ke sejumlah sekolah.
Bahkan, pria yang akrab disapa Miko ini mengklaim bahwa penugasan yang diberikan pada pewarta adalah idenya, bukan konsep milik Dinas Pendidikan Sumenep.
“Itu di kami, karya dan ide kami, bukan dinas pendidikan,” tegas Miko.
Siapa sangka, pandangan ini malah tak digubris oleh Diskominfo Sumenep. Malahan, pihak dinas menyarankan untuk materi pendidikan bisa dikonfirmasi ke OPD lain seperti Bappeda.
“Kan bisa ke Bappeda, tidak harus ke dinas pendidikan. Coba tulis soal SMA yang di Kalianget itu,” kata Kabid Informasi dan Komunikasi Diskominfo Sumenep, Sujatmiko, saat ditemui wartawan di kantornya belum lama ini.
Bukti lain, tidak hanya terjadi saat berkolaborasi bersama dinas pendidikan, program pentahelix dengan Disbudporapar juga dinilai amburadul.
Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kegiatan atau event yang sudah berlangsung. Misalnya saja, Festival Jaran Serek yang banyak kecaman dari beberapa pihak termasuk DPRD Sumenep.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Akis Jasuli, mengkritik keras terkait event tersebut.
Dia menyampaikan, ada banyak penyimpangan makna dari diselenggarakannya Festival Jaran Serek tersebut.
“Jangan ada penyesatan dan pembodohan terhadap masyarakat terkait otentikasi kebudayaan dan tidak boleh ada distorsi historical culture,” kata Akis dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024) lalu.
Akis menilai, penggunaan istilah dalam materi promosi Festival Jaran Serek tidak mencerminkan makna asli dari tradisi tersebut.