Apabila dibandingkan dengan era Pemerintahan SBY, menggunakan data Freedom House ini adalah sangat jelas, dimana secara empirik bahwa era Pemerintahan Jokowi status rezim politik/pemerintahannya merosot atau menurun menjadi setengah demokrasi.
Variabel yang membuat status rezim era Pemerintahan Jokowi merosot ke setengah demokrasi, berdasarkan data Freedom House, adalah karena status variabel kebebasan sipil (civil liberties) di Indonesia meningkat ke arah tidak demokratis. Sub variabel kebebasan sipil yang digunakan oleh Freedom House adalah: (1) kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, (2) hak berasosiasi dan berorganisasi, (3) aturan hukum, dan (4) otonomi personal dan hak individu.
Indikator yang digunakan Freedom House untuk menilai kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, adalah: (1) kebebasan dan independensi pers, (2) ekspresi keyakinan di depan publlik, (3) kebebasan akademik, dan (4) kebebasan berekspresi pandangan politik. Indikator hak berasosiasi dan berorganisasi, meliputi: (1) kebebasan berkumpul, (2) kebebasan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, NGO) terlibat dalam isu HAM (Hak Asasi Manusia), dan (3) kebebasan berserikat.
Indikator aturan hukum, meliputi: (1) independensi peradilan, (2) proses hukum pidana dan perdata, (3) perlindungan dari perang, dan (4) keseteraan hukum. Indikator otonomi personal dan hak individu, meliputi: (1) kebebasan bergerak, (2) hak kepemilikan, (3) perlindungan dan kebebasan sosial, dan (4) kesetaraan kesempatan dan kebebasan dari eksploitasi ekonomi.
Buktinya, menggunakan variabel/indikator tersebut hasil survei Freedom House menemukan, bahwa di era Pemerintahan SBY (tahun 2005-2012) skor kebebasan sipil negara Indonesia adalah sebesar 3 poin, sedangkan di era Pemerintahan Jokowi (2014-2023) sebesar 4 poin. Jadi, menurut data Freedom House ada peningkatan skor variabel kebebasan sipil ke arah tidak demokrasi sebesar 1 poin.
Hal ini berbeda dengan status hak-hak politiknya (political rights), dimana era Pemerintahan SBY dan Jokowi menurut survei Freedom House status rezimnya adalah sama-sama bebas dengan skor sebesar 2 poin. Sub variabel yang digunakan Freedom House untuk menilai hak-hak politik ini adalah: (1) proses pemilu, (2) pluralisme dan partisipasi politik, dan (3) fungsi pemerintahan.
Indikatornya, proses pemilu, meliputi: (1) kejujuran dalam pemilu, (2) kebebasan pemilihan legislatif, dan (3) penyelenggaraan pemilu. Indikator pluralisme dan partisipasi politik, meliputi: (1) hak berorganisasi dalam partai politik, (2) peluang oposisi dalam pemilu, (3) kebebasan pilihan politik masyarakat, dan (4) kebebasan hak politik kelompok tertentu (SARA) dalam pemilu. Indikator fungsi pemerintahan, meliputi: (1) kepala pemerintahan dan perwakilan legislatif nasional yang dipilih secara bebas menentukan kebijakan pemerintah, (2) perlindungan terhadap korupsi, dan (3) transparansi pemerintah.
Mohammad Fauzi, alumni Magister IIS Universitas Airlagga (UNAIR), adalah peneliti Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi (LsPD) dan PT Tri Dharma Cendekia.