Ali juga mengkritik rencana ini di tengah kondisi APBN yang terbatas dan harus dikelola secara bijak. “Jangan rakyat saja yang disuruh efisiensi, tapi elite pemerintah tidak melakukan hal yang sama,” tandasnya memperingatkan ketimpangan dalam kebijakan.
Menurut Ali, solusi yang lebih tepat adalah pemberian hukuman berat bagi pelaku korupsi, seperti perampasan aset dan sanksi sosial. Ia percaya pendekatan represif akan memberi efek jera yang lebih signifikan dibanding dana besar.
Tak hanya hukuman, masyarakat juga berperan penting dalam mencegah korupsi melalui pengawasan aktif terhadap elite politik. Partisipasi publik menjadi benteng terakhir dalam menjaga moralitas politik.
Ali menutup pernyataannya dengan menyerukan peran rakyat dalam memilih wakil yang bersih. “Saya yakin ketika komitmen anti korupsi di masyarakat kuat, maka otomatis akan menjadi kontrol kepada politisi,” pungkasnya penuh keyakinan.