Sumenep – Guna percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat miskin, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) tetapkan salurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako secara tunai.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.
“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT atau Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” kata Risma sebagaimana dilansir dari media Tribunnews.com, Senin (21/2/2022) kemaren.
Pencairan bantuan tersebut, dirapel dengan total Rp. 600 ribu untuk 18,8 juta KPM melalui PT. Pos Indonesia dan tidak lagi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk percepatan penyaluran di seluruh daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat mendukung penuh terkait percepatan penyaluran yang cair secara tunai melalui PT. Pos Indonesia.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh pihak Dinsos sendiri, banyak laporan bahwa sebagian E-Warong ada yang nakal alias menyalahi prosedur penerimaan bantuan tersebut.
“Kalau memang harus seperti itu (dicairkan tunai-red) kita tetap ikuti, dan hal itu harus dimaksimalkan,” kata Sekretaris Dinsos, Mohammad Saidi saat diwawancarai oleh jurnalis madurapers.com, Jumat (25/2/22).
Kebijakan baru tersebut menurutnya saat ini belum ada juknis pelaksanaannya. Artinya Kemensos hanya menetapkan PT POS Indonesia sebagai penyalur bantuan bantuan tersebut.
Dirinya menambahkan, bahwa penyaluran secara tunai melalui PT. Pos Indonesia hanya berlangsung di triwulan pertama, sedangkan untuk selanjutnya pihak Dinsos belum tahu keputusan dari Kemensos RI.
