Namun demikian, masih terdapat 26.545 ASN yang hanya lulusan SMA atau lebih rendah—dengan rincian 25.013 orang lulusan SMA, 1.141 orang lulusan SMP, dan 391 orang lulusan SD. Fenomena ini menunjukkan adanya dualisme antara tuntutan modernisasi birokrasi dan warisan struktur lama.
Sementara lulusan diploma (DI hingga DIV) berjumlah 49.145 orang, atau 18,7 persen dari total ASN. Mereka menempati posisi tengah yang strategis dalam rantai administratif pemerintahan.
Dengan lebih dari seperempat juta ASN, DKI Jakarta tidak hanya menjadi episentrum kekuasaan politik tetapi juga laboratorium birokrasi Indonesia. Data ini penting untuk membaca arah reformasi aparatur negara yang lebih inklusif dan adaptif ke depan.
Ketimpangan jumlah antara PNS dan PPPK, serta antara tingkat pendidikan tinggi dan rendah, harus menjadi perhatian serius pembuat kebijakan. Keberlanjutan birokrasi modern Jakarta sangat tergantung pada keseimbangan struktural ini.
Di tengah tantangan digitalisasi dan tuntutan pelayanan publik yang cepat, wajah ASN Jakarta perlu terus disesuaikan agar mampu melayani kota megapolitan ini secara lebih efektif dan profesional.