“Kami akan laporkan ini. Ini sudah termasuk konspirasi dan pelanggaran sistem. Dana negara jangan main-main,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMD Sampang, Sudarmanta, menyatakan masih menunggu laporan resmi dari Camat Banyuates terkait kegiatan tersebut.
Ia menyebut bahwa pengawasan terhadap kegiatan di tingkat kecamatan merupakan kewenangan camat.
“Kami masih menunggu laporan dari camat. Langsung konfirmasi ke camatnya. Soalnya ada kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Banyuates, Fajar Sidiq, membenarkan adanya pertemuan dengan pihak DPMD Sampang di Surabaya.
Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan agenda resmi, melainkan hanya pelatihan peningkatan kapasitas bagi Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades).
“Benar, ada pertemuan. Tapi itu sebatas pelatihan untuk peningkatan kinerja Pj Kades,” kata Fajar.
Saat ditanya mengapa perangkat desa resmi tidak dilibatkan, Fajar menyebut bahwa keputusan terkait peserta pelatihan sepenuhnya berada di tangan Pj Kades masing-masing desa.
“Itu tergantung Pj Kades-nya masing-masing. Mungkin mereka membawa tim atau jaringan sendiri,” tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pelatihan di Surabaya tersebut diikuti oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai bendahara dan operator desa di Kecamatan Banyuates, namun tidak memiliki SK resmi.