Sementara itu, Slamet menambahkan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Ia mengungkapkan rencana untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para nelayan terdampak. “Kami akan terus mengawasi dan berkomunikasi dengan para nelayan setelah pembongkaran pagar laut selesai,” tegasnya.
Komisi IV meminta adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan agar hak-hak publik atas laut tetap terjaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga diminta mempercepat penyelidikan bersama Polri dan instansi terkait untuk mengungkap aktor utama di balik pembangunan pagar laut ilegal ini.
Dukungan Presiden terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Dengan pembentukan Pansus, penyelesaian diharapkan tidak hanya berhenti pada pembongkaran pagar laut, tetapi juga menciptakan reformasi tata kelola ruang laut yang lebih baik.
Kontroversi pagar laut ini menjadi peringatan penting bahwa pengelolaan ruang laut memerlukan pengawasan ketat dan transparansi agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Komisi IV optimistis bahwa dengan langkah bersama, hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir dapat dilindungi secara maksimal.
