“Bagaimanapun tidak efektifnya, masih lebih baik ada PBB dibandingkan tidak ada. Tanpa PBB, dunia bisa lebih chaos,” jelas Sukamta dalam forum terbuka itu.
Meski demikian, ia menilai sistem kerja Dewan Keamanan PBB harus segera diperbarui. Ia mendorong reformasi mendalam pada mekanisme hak veto yang selama ini menjadi alat dominasi geopolitik.
Salah satu solusi yang ia soroti adalah pembatasan hak veto melalui persetujuan dua pertiga Majelis Umum. Sukamta menilai pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah antara kedaulatan nasional dan kepentingan kolektif internasional.
“Saya kira ini menarik untuk terus diangkat supaya pemerintah juga terus mendorong di PBB itu supaya reformasi berjalan lebih cepat,” pungkasnya menekankan urgensi diplomasi Indonesia.