Menurut Andi Iwan, ini jumlah yang tidak sedikit, jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada seluruh BUMDes, sehingga memang harus lebih selektif dalam memberikan bantuan.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendesa PDTT, Ekatmawati mengatakan, Kabupaten Karanganyar menjadi contoh yang baik dalam terobosan pengembangan BUMDes.
Hal ini ditunjukkan dari data total 162 desa di Kabupaten Karanganyar, sudah berdiri 159 BUMDes atau 98 persen dan sudah ada 105 BUMDes yang telah lolos verifikasi, sedangkan untuk tahap akhir verifikasi menjadi badan hukum ada 43.
“Karena memang BUMDes ini sangat prosepektif untuk ke depannya. Kami pun selalu berupaya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dengan mengadakan pelatihan secara offline dan online.
Selain itu, untuk pengembangan BUMDes kami juga telah bekerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun dengan perguruan tinggi, media dan kelompok masyarakat. Diharapkan dengan kerja sama ini BUMDes dapat menggerakkan perekonomian di desa,” tuturnya.