“Cobalah komunikasi yang intens kepada BRIN, misalnya kita libatkan dalam hal ini saya yakin di sana banyak researcher yang bisa menemukan teknologi-teknologi baik yang bisa digunakan sebagai early warning system,” imbuhnya.
Politisi Fraksi PKB tersebut, terakhir meminta Pertamina untuk terus melakukan update pelaporan kepada Komisi VII DPR-RI, terkatit apa saja yang telah dilakukan oleh Pertamina. Sehingga Komisi VII DPR-RI dapat mengetahui ke depan apa saja yang kira-kira harus diperbaiki oleh Pertamina.
“Sudah ada early warning system, sudah ada basis pengamanan, sudah ada standarisasi buffer yang sedemikian bagus, kira-kira selain hal-hal tersebut apa lagi nih yang harus dievaluasi. Kan kita nggak mungkin hanya melihat teori tapi prakteknya ngga ada.
Karena beberapa kejadian-kejadian sebelumnya kami sudah meminta bahwa pertamina dalam hal ini memberikan report ke kita evaluasinya seperti apa lalu tindakannya bagaimana.Tapi seingat saya sepertinya kita belum diberikan report tersebut dari kejadian-kejadian sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina telah melakukan audit oleh international auditor dengan menggunakan International Sustainability Rating Standard (ISRS) yang telah digunakan secara global.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan sejak pertengahan 2021 tersebut, Pertamina telah melakukan beberapa rekomendasi dari hasil pemetaan.