Adies Kadir menjelaskan bahwa masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya sesuai urutan yang telah diatur. Pembahasan selanjutnya akan fokus pada tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi tersebut.
Dengan persetujuan dari delapan fraksi, proses legislasi RUU P2APBN 2024 resmi berlanjut. Pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan pada Rapat Paripurna berikutnya.
“Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang P2APBN TA 2024 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Juli 2025,” tambah Adies Kadir. Tahapan ini menjadi bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan anggaran negara.
RUU P2APBN menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban keuangan negara yang krusial. Pemerintah dan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasannya sesuai peraturan perundang-undangan.