Surabaya – Insiden peretasan situs resmi milik Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur mendorong reaksi keras dari parlemen daerah. Dalam situs resmi DPRD Jawa Timur, Rabu (25/06/2025), anggota Komisi A Erick Komala mendesak evaluasi total atas sistem keamanan siber pemerintah provinsi, Kamis (26/06/2025).
Erick menyebut kejadian ini sebagai bukti nyata lemahnya perlindungan digital yang seharusnya dijaga ketat. Ia menilai sistem informasi pemerintah harus memiliki standar perlindungan tinggi karena menyimpan data strategis dan publik.
“Diskominfo Jatim harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan, server, dan seluruh sistem informasi yang digunakan,” kata Erick tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa langkah evaluasi harus dilakukan menyeluruh dan sistematis.
Langkah kedua yang diusulkan Komisi A adalah keterbukaan informasi kepada publik terkait insiden ini. Erick menekankan pentingnya penjelasan resmi apakah terdapat kebocoran data pribadi atau strategis yang terdampak.
“Segera koordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Aparat Penegak Hukum. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus segera berjalan,” lanjutnya. Ia menyebut transparansi sebagai pilar utama kepercayaan publik.
Selain evaluasi dan transparansi, Erick menyoroti pentingnya prioritas anggaran pada keamanan siber. Ia menyatakan DPRD Jatim siap mengawal penguatan anggaran demi meningkatkan ketahanan digital.