“Keamanan digital harus jadi prioritas. Kami di DPRD Jatim siap mendukung penambahan alokasi anggaran untuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM keamanan teknologi informasi,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini adalah peringatan serius bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu hasil investigasi tanpa mengambil langkah preventif secepat mungkin.
“Kami di Komisi A DPRD Jatim akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan aman, transparan, dan terpercaya,” tuturnya menutup pernyataan.
Sebelumnya, situs resmi Diskominfo Jatim diretas oleh pihak tidak dikenal pada Rabu (25/06/2025). Publik dikejutkan dengan tampilan berita provokatif berjudul “Copot Jabatan dan Penjarakan Khofifah” yang sempat tayang beberapa jam.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, membenarkan serangan tersebut dan mengatakan bahwa timnya sedang melakukan proses pelacakan. “Website kami di-hack. Maturnuwun,” katanya singkat saat dikonfirmasi.
Insiden ini menambah daftar panjang ancaman siber terhadap institusi pemerintahan di era digital. DPRD Jatim berharap peretasan ini menjadi titik balik dalam memperkuat sistem pertahanan digital daerah.