![Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) dan Nicke Widyawati (Direktur Utama PT Pertamina [Persero]) wanita Indonesia yang masuk 100 wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2023 (Dok. Madurapers, 2024).](https://madurapers.com/wp-content/uploads/2024/01/Sri-Mulyani-dan-Nicke-Widyawati.png?v=1704338374)
Atas perannya dalam melakukan reformasi, ia menerima penghargaan yang bergengsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemerintah Dunia (World Government Summit) sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) tahun 2018.
Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berperan menjalankan keputusan pemerintah Indonesia terkait minyak dan gas. Selain itu, ketika Indonesia menjadi Ketua G20, ia menjabat sebagai ketua gugus tugas energi kelompok tersebut.
Pemerintah secara resmi memulai penyaluran gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara per hari kemarin, Senin (02/06/2025). Langkah ini meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (03/06/2025).
Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Keputusan ini diumumkan dalam sidang isbat yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar usulan penambahan usia pensiun ASN dikaji secara mendalam. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas pelayanan publik.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, merespons positif usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Usulan ini, mengutip dari Parlementeria, muncul saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day
Komisi IX DPR RI menyoroti aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di berbagai daerah. Pemerintah didesak segera merumuskan regulasi perlindungan menyeluruh bagi para pengemudi.
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik tajam penggunaan istilah “sejarah resmi” dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Ia menilai istilah tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah sejarah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
