Pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan menghemat Rp306,69 triliun guna menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
Dari total efisiensi anggaran tersebut, sekitar Rp50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah, yang akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan.
Inpres ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membatasi belanja non-prioritas, seperti pengurangan 50% untuk perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial. Selain itu, anggaran untuk honorarium dan kegiatan tanpa output terukur juga dikurangi agar lebih fokus pada program strategis.
Selain Inpres, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 turut mengatur rincian alokasi Transfer ke Daerah yang mengalami penyesuaian. Dana yang terdampak mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa.
Meskipun pagu belanja negara tetap Rp3.621,3 triliun, pemangkasan dana transfer ke daerah memunculkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal yang efektif.
Permasalahan Akibat Kebijakan
Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah daerah akibat kebijakan ini adalah potensi penurunan kualitas layanan publik. Dengan pemangkasan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah, banyak pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran yang dapat berdampak pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
