Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara pada 22 Januari 2025. Pemerintah menetapkan kebijakan ini melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi anggaran belanja merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Konsep ini menjadi perhatian utama dalam ekonomi, termasuk publik akhir-akhir ini, terutama dalam konteks kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan efisiensi sebagai ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. Pengelolaan keuangan yang efisien harus mampu mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas.
KBBI menjelaskan bahwa anggaran adalah rancangan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran menjadi instrumen penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah dan perusahaan.
Belanja negara menurut KBBI adalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Alokasi belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
Ilmu ekonomi mendefinisikan efisiensi anggaran belanja sebagai upaya memaksimalkan manfaat dari setiap unit dana yang dibelanjakan. Prinsip ini mengacu pada optimalisasi alokasi sumber daya guna mencapai output maksimal dengan biaya seminimal mungkin.
Para pakar ekonomi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran belanja mencerminkan efektivitas penggunaan dana publik dalam mencapai target pembangunan. Efisiensi ini dapat diukur melalui rasio antara input dan output serta tingkat keberhasilan program yang dibiayai.
