“Kami tunduk terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ini sudah menjadi instruksi yang harus dijalankan, meskipun tentu ada beberapa dampak yang harus kita hadapi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak langsung pada layanan publik, melainkan lebih difokuskan pada kegiatan seremonial yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
“Kegiatan yang tidak terlalu penting dan tidak berdampak pada masyarakat akan menjadi prioritas pemangkasan,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi ini juga menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan terkena dampak, karena sumber anggarannya berbeda dari APBD yang terkena pemotongan.