Ekonomi Pulih Buah dari APBN yang Bekerja Sangat Keras

Madurapers
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati (Sumber: Kemenkeu RI, 2022).

Demikian juga dari sisi total keseimbangan APBN. Menkeu mengatakan APBN sampai akhir Maret 2022 masih surplus sebesar Rp10,3 triliun.

Sementara dibandingkan tahun lalu pada bulan Maret 2021 APBN sudah mencatatkan defisitnya sebesar Rp143,7 triliun.

“Jadi sekali lagi ini juga, membalik dari negatif yang dalam ke positif di Rp10,3 triliun artinya growth-nya tumbuh 107,2 persen.

Nah artinya kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret dibandingkan tahun lalu bulan Maret yang defisit sangat dalam.

Jadi tahun lalu itu sudah defisit 0,8 persen dari GDP kita pada posisi bulan Maret, sementara tahun ini kita masih surplus di 0,06 persen dari GDP,” lanjut Menkeu.

Dengan kondisi posisi APBN yang surplus, maka pembiayaan utang tercatat mampu turun secara tajam. Hingga dengan akhir Maret 2022, APBN hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun untuk pembiayaan.

Pembiayaan utang ini turun tajam sebesar 58,1 perswn jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pembiayaan utang tercatat sebesar Rp332,8 triliun.

“Surplus dan pembiayaan utang yang merosot tajam menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya, dan ini bagus karena APBN pasti dibutuhkan untuk berbagai macam seperti shock absorber, melindungi masyarakat, membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki alutsista,” terangnya.

“Semuanya itu pasti butuh APBN. Maka APBN harus terus menerus dijaga kesehatannya,” terang Menkeu lebih lanjut.

Menkeu menyambung, bahkan dengan surplus ini APBN masih punya sisa anggaran lebih yang mencapai/sebesar Rp149,7 triliun.

APBN akan terus diseimbangkan dalam tiga tujuan yang semuanya sama penting, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN.

“Itulah cerita dari APBN kita sampai bulan Maret ini yang tentu kita tidak terlena. Tetap kita jaga. Karena meskipun hasilnya sangat bagus namun keberadaan risiko masih sangat tinggi,” kata Menkeu.