Selisih kekayaan antara dua pucuk pimpinan Pemerintah Kota Surabaya ini memunculkan tanda tanya publik.
Pasalnya, Armuji yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota ternyata memiliki total kekayaan lebih dari Rp20 miliar lebih banyak dibandingkan Eri Cahyadi, atasannya secara struktural.
Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk bagaimana cara Armuji mengakumulasi hartanya, mengingat jabatan wakil umumnya memiliki kewenangan yang lebih terbatas daripada wali kota.
Namun, dari laporan tersebut diketahui bahwa sebagian besar harta Armuji berupa properti hasil sendiri, bukan hibah ataupun warisan, kecuali satu aset warisan senilai Rp4 miliar.
Perbedaan kekayaan ini kembali menegaskan pentingnya pelaporan harta kekayaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Meski tidak serta-merta mencerminkan adanya pelanggaran, akumulasi harta yang besar tetap menjadi perhatian publik, terlebih dalam konteks pemerintahan daerah yang melayani masyarakat secara langsung.
Sebagai negara hukum, publik berhak mengetahui asal-usul kekayaan penyelenggara negara, terlebih yang mengemban amanah di kota besar seperti Surabaya.
KPK sendiri terus mendorong keterbukaan melalui pelaporan LHKPN secara rutin, terutama saat pejabat mengakhiri masa jabatannya.