Mengenai prosedurnya dapat melalui form satu data terlebih dahulu. Bisa dibayangkan jika dapat terealisasi satu data dan dimulai dari desa.
“Ini bisa dimulai dari perangkat seperti dari penyuluh, lalu ke desa. Mekanismenya perlu diatur sebagai bahan verifikasi di satu data kabupaten. Data yang dimiliki oleh perangkat daerah sebagai pembanding terhadap satu data di kabupaten,” tambahnya.
Sementara Provincial Governance Advisor USAID ERAT Jawa Timur Mohamad Iksan, memberikan apresiasi kepada peserta forum, tujuannya untuk percepatan satu data di Kabupaten Sumenep.
Untuk itu, melalui kegiatan tersebut diharapkan, menghasilkan sebuah regulasi yang dapat disahkan oleh Bupati Sumenep sebagai landasan pengambilan keputusan.
“Perumusan draft revisi atas Peraturan Bupati tentang satu data merupakan bagian dari kegiatan lanjutan yang telah diselenggarakan awal Februari 2023 lalu dan dapat merekomendasikan mengenai peraturan sebelumnya yang dirasa masih belum efektif, efisien, utuh, dan keseluruhan,” paparnya.
Diakui Iksan, ada beberapa amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang belum banyak diakomodir oleh Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun 2021 tersebut.
“Urgensitas revisi Peraturan Bupati, untuk menghasilkan satu data dari berbagai elemen, di antaranya yaitu Diskominfo, Bappeda dan OPD terkait lainnya, sehingga tidak ada data yang rancu,” paparnya.
Dikatakan, seringkali yang namanya regulasi hanya dibuat 1 atau 2 orang saja, sehingga aspirasi para pihak yang akan diatur dalam sebuah norma hukum tidak diajak berkontribusi, sehingga tidak menghasilkan input yang perlu diatur untuk regulasi.
