Sampang – Fraksi Amanat Bintang Nasional (ABN) DPRD Kabupaten Sampang mendesak pemerintah daerah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan menyentuh persoalan mendasar kualitas hidup masyarakat.
Pandangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Pimpinan Fraksi ABN, Moh. Nur Mustakim, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat, (20/06/2025).
Dengan nada tegas, Mustakim menyerukan agar RPJMD tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen nyata pembangunan yang menyasar kebutuhan masyarakat lapisan bawah, terutama di kawasan pesisir dan desa-desa tertinggal.
“Rakyat tidak butuh narasi besar, mereka butuh solusi nyata. Jalan rusak, pendidikan yang belum merata, dan layanan kesehatan yang terbatas adalah realita yang harus dijawab RPJMD,” tegasnya di hadapan forum dewan.
Fraksi ABN Dorong Re-alokasi Anggaran Pro-Rakyat
Salah satu sorotan tajam Fraksi ABN adalah terkait penundaan pelaksanaan Pilkades dengan anggaran sebesar Rp23 miliar.
Menurut Mustakim, sebagian dari anggaran tersebut, bersama dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana SILPA 2024, bisa dialokasikan ulang melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten.
“Selama ini, masyarakat terus mengeluhkan akses jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Ini bukan sekadar proyek, tapi soal keadilan pembangunan,” ujarnya.
Mustakim juga menekankan pentingnya mendorong sektor pendidikan dan kesehatan secara serius serta menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal seperti agribisnis dan UMKM.
