Sampang – Fraksi Amanat Bintang Nasional (ABN) DPRD Kabupaten Sampang mendesak pemerintah daerah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 benar-benar berpihak pada rakyat kecil dan menyentuh persoalan mendasar kualitas hidup masyarakat.
Pandangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Pimpinan Fraksi ABN, Moh. Nur Mustakim, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat, (20/06/2025).
Dengan nada tegas, Mustakim menyerukan agar RPJMD tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen nyata pembangunan yang menyasar kebutuhan masyarakat lapisan bawah, terutama di kawasan pesisir dan desa-desa tertinggal.
“Rakyat tidak butuh narasi besar, mereka butuh solusi nyata. Jalan rusak, pendidikan yang belum merata, dan layanan kesehatan yang terbatas adalah realita yang harus dijawab RPJMD,” tegasnya di hadapan forum dewan.
Fraksi ABN Dorong Re-alokasi Anggaran Pro-Rakyat
Salah satu sorotan tajam Fraksi ABN adalah terkait penundaan pelaksanaan Pilkades dengan anggaran sebesar Rp23 miliar.
Menurut Mustakim, sebagian dari anggaran tersebut, bersama dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana SILPA 2024, bisa dialokasikan ulang melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan kabupaten.
“Selama ini, masyarakat terus mengeluhkan akses jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Ini bukan sekadar proyek, tapi soal keadilan pembangunan,” ujarnya.
Mustakim juga menekankan pentingnya mendorong sektor pendidikan dan kesehatan secara serius serta menciptakan lapangan kerja berbasis potensi lokal seperti agribisnis dan UMKM.
Soroti Stagnasi IPM: Pembangunan Harus Sentuh Kualitas Hidup
Selain menyoroti anggaran dan infrastruktur, Mustakim menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh aspek fundamental, yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Mustakim menilai stagnasi IPM dalam beberapa tahun terakhir menandakan bahwa arah pembangunan belum berpihak sepenuhnya pada kualitas hidup masyarakat.
“IPM adalah cermin sejati dari pembangunan. Jika nilai IPM mandek, itu artinya pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan,” ujarnya.
Untuk itu, Mustakim mendorong agar RPJMD menjadikan peningkatan IPM sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
Beberapa fokus yang diusulkan antara lain:
- Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga ke pelosok.
- Layanan kesehatan dasar yang mudah diakses dan berkualitas.
- Kebijakan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja serta menjaga stabilitas daya beli.
Serukan Transparansi dan Partisipasi Publik
Mustakim menuntut agar arah kebijakan pembangunan disusun secara transparan, profesional, dan partisipatif.
Mereka juga meminta penjabaran lebih rinci terhadap strategi pembangunan, program prioritas, serta target-target nyata yang bisa diukur dan dikawal oleh publik.
“Kami siap mendukung penuh setiap program pemerintah daerah, selama benar-benar diarahkan untuk keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkas Mustakim.
Komitmen Fraksi ABN untuk Rakyat Kecil
Dengan sikap kritis namun konstruktif, Fraksi ABN menegaskan akan terus menjadi garda depan pengawalan RPJMD agar tidak menyimpang dari semangat pembangunan inklusif. Bagi Fraksi ABN, pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Sampang.