Fraksi juga mencermati nilai tukar Rupiah terhadap USD yang dipatok terlalu tinggi. Mereka menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
Diversifikasi ekspor, hilirisasi industri, dan penguatan UMKM dinilai harus menjadi prioritas dalam strategi pertumbuhan jangka panjang. Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga didorong agar pertumbuhan bersifat inklusif.
NasDem menilai reformasi perpajakan harus ditopang digitalisasi sistem dan integrasi data lintas kementerian. Mereka juga menekankan pentingnya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Fraksi menyatakan dukungan terhadap pendirian BPI Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset negara. Namun, mereka menegaskan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengelolaan investasi publik.
Mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, terutama di daerah 3T. Usulan pemberian insentif daerah berprestasi dan earmarking DAU dianggap strategis.
Fraksi NasDem menutup pandangannya dengan ajakan untuk mendorong reformasi struktural dan fiskal yang menyentuh akar ketimpangan. “Ke depan, politik anggaran harus menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan,” pungkasnya.